Keliling Bali

Balitribune.co.id | Tabanan - Usaha pemadaman api di TPA Mandung Desa Sembung Kecamatan Kerambitan, Gianyar oleh Damkar Tabanan, diprotes krama subak. Pasalnya, Damkar menyedot air dari saluran irigasi subak yang debitnya kecil karena musim kemarau.

Protes atau komplin sempat dilayangkan petani Subak Mumbu, setelah armada Damkar Tabanan menyedot air dari saluran irigasi yang mengairi Subak Mumbu untuk memadamkan asap di TPA Mandung, Senin (7/10) lalu. Masalahnya, debit air di saluran irigasi tersebut sedang menurun karena musim kemarau panjang, dan masih ada lahan sawah petani yang memerlukan air irigasi.

Informasi di lapangan menyebutkan, debit air pada saluran irigasi tersebut sangat kecil karena musim kemarau. Sehingga adanya penyedotan air oleh petugas untuk memadamkan api membuat debit air semakin kecil, bahkan petugas sempat menutup saluran air. Hal inilah yang menyebabkan krama subak komplin.

Persoalan ini mengemuka dalam rapat evaluasi hasil sidak yang digelar Komisi II DRPD Tabanan dengan memanggil Dinas Lingkungan Hidup Tabanan, Satpol PP Tabanan dan Dinas PUPRPKP Tabanan, Rabu (9/10) di ruang rapat Lantai III DPRD Tabanan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tabanan I Made Subagia tidak menampik bahwa, Senin (7/10) pihaknya mendapat komplin dari anggota subak lantaran air yang mengalir ke Subak Mumbu menjadi berkurang karena disedot oleh petugas Pemadam Kebakaran untuk keperluan memadamkan asap di TPA Mandung.

"Jadi debit airnya memang kecil karena sedang puncaknya musim kemarau, jadi otomatis aliran ke sawah kecil, karena kami juga gunakan untuk pemadaman," terang Subagia.

Terlebih kata dia, komplin muncul karena ada lahan persawahan yang sedang memerlukan air karena tanaman padi yang ditanam petani baru hamil sehingga membutuhkan air. Namun menurutnya semua telah diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Apalagi DLH sudah meminta izin akan menggunakan air dengan cara dibagi di saat terjadi gawat darurat di TPA. Dan saat ini air sudah mengalir normal.

"Yang kemarin-kemarin airnya cukup banyak diambil karena Damkar yang datang juga ada dari Damkar Badung, Bangli itu sebabnya debit air ke sawah sedikit, kalau sekarang kan hanya Damkar Tabanan saja," jelasnya.

Sedangkan upaya pemadaman asap, pihaknya juga menggunakan air tinja dari sistem IPAL. Pihaknya juga melakukan upaya penggunaan alat berat jenis eskavator sebanyak 2 unit. “Sesuai dengan saran dari Komisi II yang sempat turun ke lokasi terkait pengadaan selang agar bisa menjangkau ke titik asap. Kami sudah upayakan dan selangnya sudah ada,” tandasnya. Pihaknya juga melakukan pemantaun bergilir di lokasi dengan melakukan penjagaan.

“Jadi sarana dan prasana yang dibutuhkan masih perlu dilengkapi. Dan Mudah-mudahan secepatnya kami bisa memadamkan api," tandasnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Satpol PP Tabanan I Wayan Sarba. Ia meyebutkan pihaknya mengerahkan 5 armada pemadam kebakaran yang ada. Namun hanya 3 armada yang efektif. “Kami juga sudah meminta bantuan dari pemadam kebakaran Kabupaten Badung,” tegasnya.

Sayangnya upaya itu juga belum maksimal karena pemadam kebakaran Badung tidak kuat memberikan bantuan pemadaman mengingat asap yang tebal dan risikonya sangat tinggi.

“Kami mendapatkan informasi dari Gianyar, kami disarankan untuk meminta bantuan seluruh armada kebakaran yang ada di Bali, dilakukan secara bersama sama sehingga sumber api bisa dipadamkan. Hanya saja upaya itu belum dicoba mengingat perlu koordinasi dan komunikasi yang lebih intens," imbuh Sarba.

Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Tabanan Wayan Lara, setelah sempat meninjau situasi langsung di TPA Mandung mengatakan bahwa pihaknya memahami bahwa upaya pemadaman sudah dilakukan dengan berbagai cara. Namun pihaknya tetap meminta agar bisa segera dilakukan pemadaman secara total. Bahkan jika memang perlu selang untuk memadamkan asap maka harus disampaikan kepada pemerintah daerah.

"Jadi nanti akan kami sampaikan ke pimpinan apa yang dibutuhkan, karena ini sifatnya urgent," tegasnya.

Ia juga meminta agar seluruh instansi berkoordinasi terkait dengan rencana program yang dibuat. Sehingga dewan mengetahui apa yang kurang supaya bisa disampaikan di rapat kerja. Terlebih dirinya menilai jika pihak eksekutif dan legislatif seperti 'memusuh'. "Saat ini antara eksekutif dan legislatif seperti 'memusuh' padahal kita adalah rekan kerja. Jadi berikan kami draftnya supaya bisa disampaikan di rapat kerja. Dewan tidak ada motong-motong anggaran," lanjut politisi PDIP asal Kerambitan tersebut.

Disamping itu, dalam rapat juga sempat disinggung kondisi armada pemadam kebakaran yang sudah tua. Sehingga perlu dilakukan pengadaan armada baru dalam menjangkau tugas pemadam kebakaran, terlebih area yang dijangkau sangat luas yakni di 10 kecamatan.

Tags:

rapat kerja

komisi

DPRD

Keliling Bali

Bali Tribune/ Suasana Rapat kerja Komisi II DPRD Tabanan, Rabu (9/10).

News Group:

Headline Sub

Komang Arta Jingga

Balitribune.co.id | Denpasar - Masyarakat Bali heboh. Grup Ciputra, salah satu developer terkemuka dalam iklan penjualan villa mewahnya sebagaimana ditayang Lamudi, mengklaim memiliki pantai pribadi.

Tak tanggung-tanggung, pengembang ini mengaku memiliki pantai sepanjang 1 km di dekat objek wisata Tanah Lot, Tabanan, yang merupakan lokasi pembangunan villa.

Dalam iklan tersebut, developer besar ini menjual harga villa mewah yang ada seharga Rp 1,5 miliar per unit. Untuk menarik minat pembeli, developer menyertakan beberapa fasilitas elit yang disediakan, salah satunya berupa pantai pribadi sepanjang 1 km.

Hal ini pun menuai reaksi keras anggota DPR RI Dapil Bali I Nyoman Parta. Menurut politikus PDIP asal Guwang, Sukawati ini, klaim developer tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah tidak tegas memberikan arahan saat memberikan izin.

"Kepada pemerintah kabupaten dan kota se-Bali harus tegas menyampaikan saat pemberian izin, bahwa pantai, sungai, gunung hanya berfungsi sebagai pemandangan. Tidak untuk dikuasai secara pribadi, tetapi untuk dinikmati publik," kata Parta, melalui jaringan telepon, dari Jakarta, Jumat (11/10).

Khusus untuk Pemkab Tabanan, mantan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali ini meminta agar memperhatikan masalah ini. Pemkab Tabanan harus menegur developer yang mengklaim pantai tersebut sebagai milik pribadi.

"Tidak boleh sejengkalpun sungai, pantai, gunung, menjadi milik pribadi. Karena ketiga tempat itu ada kaitannya dengan cara beragama orang Bali," ujar Parta, yang selama duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Bali dikenal sebagai salah satu wakil rakyat yang vokal.

Parta bahkan menuding, ada niat tidak baik dari pengembang terkait klaim pantai sepanjang 1 km itu sebagai milik pribadi. Salah satunya, meninggalkan masalah antara masyarakat adat dengan pembeli di kemudian hari.

"Tidak perlu ditafsirkan lagi. Sudah terang - benderang bahwa mereka yang membeli, apalagi orang asing, akan berkesimpulan mereka membeli sampai pantainya. Selanjutnya, pengembangnya pergi dengan untung yang besar, lalu rakyat dan masyarakat adat yang akan berantem dengan pembeli," pungkas Parta.

Tags:

Bali Tribune / PRIBADI - Pantai di Tabanan yang diklaim milik pribadi oleh developer.

News Group:

Headline

San Edison

Balitribune.co.id | Tabanan - Pasca viral iklan menjual pantai, Komisi I DPRD Tabanan sidak langsung ke kawasan Ciputra Beach di Banjar Langudu, Desa Pangkung Tibah, Kecamatan Kediri, Tabanan, Jumat (11/10). Setelah dicek memang tidak ada pihak manajemen yang menjual pantai secara pribadi. Hanya saja ke depan pengawasan tersebut dikontrol sebab sesuai desain ada potensi melanggar sepadan pantai karena jarak pantai dengan bangunan terlihat dekat.

Rombongan DPRD tiba di lokasi sekitar pukul 11.00 Wita yang dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Putu Eka Putra Nurcahyadi, didampingi Sekretaris Komisi I DPRD Tabanan Gusti Nyoman Omardani. Turut pula anggota lain yakni Ni Made Dewi Trisnayanti, Ni Luh Wayan Dewi Marheni dan I Ketut Arsana Yasa.

Ketua Komisi I DPRD Tabanan Putu Eka Putra Nurcahyadi mengungkapkan, pihaknya turun ke lapangan untuk mengecek kejelasan dari iklan yang viral karena menawarkan private pantai. Tetapi setelah dicek di lapangan dan berkoordinasi dengan manajemen, tidak ada pihak manajemen Ciputra yang menjual pantai.

"Kami sudah lihat langsung tidak ada pantai dikuasai pribadi. Tetapi kita lihat ada akses jalan masuk yang dibuat untuk kepentingan masyarakat terutama dalam kegiatan adat," tegasnya.

Pihaknya meminta agar iklan yang telah diumumkan oleh konsultan pihak manajemen Ciputra Beach diminta untuk memberikan surat peringatan kepada agen marketing (biro iklan, red) yang telah mencantumkan dalam iklan menjual pantai. "Jadi ini yang menjadi ketegasan kami di sini, meminta pihak Ciputra memberikan peringatan kepada agen (biro) pembuat iklan," tegasnya.

Eka menambahkan, untuk saat ini pembangunan Ciputra belum dilakukan secara menyeluruh. Sesuai dengan desain yang ada, baru 40 persen dilakukan pembangunan perumahan. Namun ke depan pihaknya berjanji akan mengontrol supaya tidak terjadi pelanggaran sepadan pantai dan tebing.

"Sekarang kami belum bisa memastikan apakah melanggar sepadan pantai atau tidak, sebab pembangunan sementara belum menyeluruh. Untuk sekarang kami lihat pembangunan masih jauh dari pantai," tambahnya.

Sementara itu Kabid Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Tabanan I Kadek Suardana Dwi Putra mengatakan, izin IMB sudah dikeluarkan tahun 2016, waktu itu masih bernama Dinas Penanaman Modal. Izin yang keluar seluas 71.130 meter persegi sudah diperuntukkan untuk areal rumah tinggal sesuai yang dipasarkan.

"Lokasinya sebelah Barat sampai Selatan atau tidak di areal resort beach secara riil memang jauh dari pantai. Kalau di areal resort beach pengembangannya belakangan," terangnya.

Sedangkan terkait adanya indikasi pelanggaran sepadan pantai, pihaknya masih belum berani memastikan dan akan terus melakukan pengawasan agar nantinya tidak ada pelanggaran. "Mengenai pelanggaran sepadan pantai masih belum bisa dipastikan sebab bangunan belum dilakukan secara menyeluruh. Namun kami terus melakukan pengawasan mengantisipasi pelanggaran," tandasnya.

Tags:

Bali Tribune/ CIPUTRA - Anggota DPRD Tabanan mencermati desain bangunan dibuat oleh Ciputra Beach, Jumat (11/10).

News Group:

Headline Sub

Komang Arta Jingga

Balitribune.co.id | Negara - Seluruh angkutan travel antar pulau lintas Jawa-Bali, Senin (14/10) yang akan masuk Bali dihentikan petugas Kementerian Perhubungan. Sejumlah pengemudi angkutan travel yang diduga bodong kaget saat hendak didata petugas di pintu keluar Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk.

Bahkan karena saking banyaknya angkutan sewa yang masuk Bali dari Jawa yang diduga bodong, pendataan tidak cukup dilakukan sehari. Setiap angkutan travel dari Jawa yang baru tiba di Bali dan akan keluar Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, dihentikan di Pos 2 Pengamanan Pintu Masuk Bali. Tidak sedikit pengemudi travel yang kemungkinan bodong tampak gelagapan saat dihentikan oleh belasan petugas Kementerian Perhubungan.

Mereka mengira akan ditertibkan. Terlebih di lokasi tidak ada jalan pintas untuk mereka bisa menghindari pemeriksaan petugas. “Ada penertiban lagi ya?” tanya sejumlah sopir travel saat diminta surat-surat kendaraannya oleh petugas.

Kendaraan angkutan tidak dalam trayek, baik bernomor polisi umum maupun pribadi tidak ada yang luput dari pemeriksaan petugas. Mereka baru lega setelah petugas menjelaskan pemeriksaan yang dilakukan hanya untuk pendataan. Mereka tampak sumringah karena tidak dilakukan penindakan.

Kementerian Perhubungan RI melalui Dirjen Perhubungan Darat mengintruksikan jajarannya untuk mendata keberadaan kendaraan travel ini. Pendataan angkutan travel antar pulau lintas Jawa-Bali melalui Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk ini dilakukan mulai Senin (14/10) kemarin.

Koordinator Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik, I Ketut Iriana Wastika mengatakan karena jumlahnya banyak maka pendataan akan dilakukan selama tiga hari ke depan. Bahkan pihaknya memprediksi banyak travel Jawa-Bali yang bodong.

“Kita perkirakan setiap hari ada seratus lebih travel yang keluar masuk Bali dan sebagian besar diduga tidak memiliki izin,” ungkapnya.

Diakuinya penertiban dan penindakan travel bodong yang sudah dilakukan selama ini dengan memberikan sanksi tilang, masih juga belum menimbulkan efek jera.

Hasil pendataan jumlah travel bodong ini nantinya akan diserahkan ke Dirjen Perhubungan Darat. Nantinya akan dijadikan bahan pembahasan mencari solusi yang tepat untuk menekan beroprasinya kendaraan travel bodong.

“Setelah ditilang mereka tetap beroprasi. Kita harapkan nanti ada solusi yang tepat sehingga tidak ada lagi travel bodong,” ujarnya.

Dikatakannya, izin dan kelengkapan termasuk kelayakan kendaraan travel sangat penting lantaran yang dimuat oleh angkutan travel juga adalah orang. Bahkan selain menyangkut keselamatan penumpang, juga terkait keselamatan di jalan.

Menurutnya, banyak kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kendaraan yang sudah tidak laik jalan tetapi tetap dipaksakan untuk dioperasikan. Selain itu operasional kendaran yang mengangkut orang juga harus memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan kepada penumpangnya.

“Kecelakaan angkutan umum di luar Bali karena kendaraan yang tidak laik jalan. Izin dan kelengakapan administrasi penting karena menyangkut perlindungan penumpang,” tandasnya.

Tags:

Bali Tribune/ DICEGAT – Puluhan travel antar pulau Jawa – Bali dicegat petugas di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Jembrana, Senin (14/10).

News Group:

Headline Sub

Putu Agus Mahendra

balitribune | singaraja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amartha Desa Patas Kecamatan Grokgak Buleleng sedang diterpa masalah. BUMDes yang awalnya bermodal Rp 1 miliar kini tinggal Rp 21 juta.

Ruginya BUMDes yang beroperasi sejak 2012 itu diduga karena ulah pengurusnya sendiri. Beberapa pengurus diduga menilep dana BUMDes dengan cara mengajukan pinjaman tanpa jaminan (agunan). Hal itu terungkap dalam musyawarah desa (Musdes) yang digelar oleh masyarakat Desa Patas, Kecamatan Gerokgak di GOR Amartha Yudha, Selasa (15/10).

Hadir dalam Musdes itu anggota BPD Desa Patas, aparat desa, Plh Perbekel Patas, mantan Perbekel Patas, perwakilan Kecamatan Gerokgak dan masyarakat Desa Patas. Berbagai permasalahan yang dialami BUMDdes Desa Patas yang berdiri sejak tahun 2010 dan mulai berjalan tahun 2012 silam muncul ke permukaan.

Koordinator Tim Penyehatan BUMDes Amartha Desa Patas, Komang Widiartawan mengatakan, BUMDes sedang sakit. Indikasi itu terlihat dari adanya laporan keuangan yang tersisa hanya Rp 21 juta dari total modal sebesar Rp 1 miliar. Sakitnya BUMDes Desa Patas terungkap saat dibentuk Tim 9 sejak bulan Juni lalu dengan suntikan dana berasal dari dana hibah pemerintah Provinsi Bali melalui Program Gerbang Sadu Mandara, LPMD dan pemerintah desa.

Menurut Widartawan, ia menemukan adanya kejanggalan terkait pengelolaan dana BUMDes. Uang beradar di masyarakat termasuk digunakan oleh pengurus dan karyawan dengan kredit macet mencapai Rp 821 juta. Parahnya lagi, dari uang macet tersebut paling besar digunakan oleh pengurus dan karyawan Rp 465 juta.

"Pengurus dan karyawan meminjam uang di BUMdes tanpa jaminan apapun. Hanya modal fotocopy KK dan fotocopy KTP. Nilai yang dipinjamkan puluhan sampai ratusan juta tanpa jaminan. Sedangkan sisa uang lainnya digunakan untuk operasional BUMdes," ungkap Widiartawan.

Anehnya, pengurus BUMDes sejak terbentuk 2010 lalu hanya sekali memberikan laporan pertanggung jawaban (LPJ), yakni saat Musdes pada bulan Juni lalu. Namun oleh warga LPJ tesebut ditolak karena dianggap mengada-ada dengan mencantumkan keuntungan sebesar Rp 30 juta.

"Banyak temuan kejanggalan dan kami sudah merekomendasikan beberapa temuan itu kepada pemerintah desa melalui Badan Permusyawatan Desa (BPD). Merekomendasikan melakukan perombakan pengurus BUMdes. Kemudian menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Karena dari pihak pengurus tidak ada niat baik sama untuk mengembalikan uang BUMdes. Selain itu ada kerugian negara juga ditimbulkan," paparnya.

Sementara, Perbekel non aktif Desa Patas Nyoman Suberata mengaku sejak tahun 2012 BUMDes tersebut telah sakit. Cirinya, laporan keuangan macet dan ditinggal lari pengurusnya. "Sudah sempat dilaporkan ke pemerintah kecamatan maupun kabupaten agar diberikan pembinaan, namun hasilnya nihil," kata Suberata.

Atas kondisi itu, masyarakat Desa Patas kecewa sehinga melakukan penolakan atas LPJ pengurus BUMDes tahun 2019. "Baru sekali itu membuat LPJ, namun warga menolaknya. Pengurus BUMDes yang bermasalah berjumlah 3 orang dan 2 orang dengan nasabah sekitar 300 orang. Ada juga nasabah perorangan dan berkelompok," imbuh Suberata.

Terkait rekomendasi tim agar kasus tersebut dibawa ke jalur hukum, Suberata mengaku menyerahkan ke BPD untuk menindak lanjutinya. "Kebetulan saya masih cuti dan saya tunggu hasil auditnya," ujarnya.

Ketua BPD Desa Patas Nursalim saat dikonfrmasi berkilah. Ia menyebut kewenangan meneruskan kasus tersebut ke jalur hukum ada di Perbekel, dan pihaknya hanya melakukan pengawalan. "Kami hanya mengawal dan proses lebih lanjut merupakan kewenangan pemerintah desa," tutupnya

Tags:

Bali Tribune/MUSDES – Berbagai unsur menghadiri Musyawarah Desa (Musdes) membahas kondisi BUMDes Desa Patas yang sak

News Group:

Headline Sub

Khairil Anwar

Balitribune.co.id | SINGARAJA - Bupati Buleleng periode 1993-2002, Ketut Wirata Sindhu dikenal sosok sederhana dan rendah hati. Sehingga wajar pria yang dikenal berkumis lebat ini diantarkan ratusan orang saat dilakukan prosesi pengabenan, Rabu (16/10/2019) yang dimulai sekitar pukul 09.00 Wita.

Sejumlah pejabat pemerintahan turut hadir dan bergabung bersama keluarga, kerabat dan sahabat mendiang untuk mengantar ke tempat peristirahatan terakhir. Tampak hadir Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dan Wakil Bupati dr Nyoman Sutjidra bersama sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Buleleng.

Untuk diketahui, mantan Bupati Buleleng Ketut Wirata Sindhu berpulang di usianya 77 tahun di RS Sanglah Denpasar. Karir alamrhum mulai dari menjabat sebagai Kakanwil Penerangan Kabupaten Badung selama sembilan tahun, sekitar tahun 1975. Selanjutnya menjabat Kakanwil Departemen Penerangan Provinsi Bali sebelum mengabdi menjadi Bupati Buleleng selama sembilan tahun (1993-2002). Bahkan, mendiang pada tahun 1979 sempat mendirikan Universitas Ngurah Rai (UNR) Denpasar.

Sementara rasa duka yang mendalam terlihat pada istri mendiang, Ni Luh Nyoman Masning (70). Mendiang yang meninggal Senin (7/10) itu meninggalkan empat orang anak masing-masing Putu Umbara Sugiantara, Made Dwi Ning Ratnasari, Nyoman Diah Utari Dewi dan Ketut Manggala Putra, serta meninggalkan tiga orang cucu.

Nyoman Masning sempat bertutur tentang sosok Wirata Sindhu saat mendampinginya selama ini. Menurut Masning, sebelum meninggal, mendiang meminta selalu mendampinginya. Dan semua anak dan cucu dipanggil agar tetap disamping mediang sebelum meninggal. Bahkan beberapa kali meminta makanan. "Beliau kadang minta pisang dan minta sayur. Padahal sebelumnya hampir sebulan tidak mau makan terlebih saat sedang dirawat di rumah sakit," katanya.

Yang masih terkenang pada sosok Wirata Sindhu, kata Masning, adalah kesederhanaan saat menjabat Bupati Buleleng dan kecintaan masyarakat terhadapnya. Selama sembilan tahun memimpin Buleleng sering kali memberikan bantuan kepada warga tanpa memandang latar belakang. "Beliau sangat sederhana, bahkan pernah hanya mengenakan sandal jepit dan celana pendek saat mendatangi sebuah peristiwa di daerah Banjar. Mendiang tidak suka dilayani secara berlebihan," kenang Masning.

Selain Masning, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana juga memberikan kesaksian atas sosok Wirata Sindhu. Menurut Agus Suradnyana, mendiang merupakan seorang komunikator dengan gaya sangat merakyat. "Mendiang sangat disiplin, rajin, humoris dan dicintai rakyat. Sehingga beliau tidak ada beban usai menjabat sebagai Bupati Buleleng," kata Bupati Agus Suradnyana.

Menurut Agus Suradnyana, saat mendiang memimpin Buleleng, era itu masih sangat konservatif. Dan hebatnya, mendiang mampu memimpin dan menjaga situasi kondusif dan keamanan Buleleng tetap terjaga. "Mendiang adalah tokoh yang masih satu desa sering memberi pesan dan memberikan masukan serta nasihat dalam memimpin Buleleng," ungkap Agus. Sejumlah masukan diberikan terutama soal cara berkomuniasi, melakukan lobi-lobi politik dan pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat. "Dari mendiang saya banyak belajar," tandasnya. (*)

Keliling Bali

Bali Tribune/war. Pihak keluarga membawa foto almarhum Ketut Wirata Shindu dalam prosesi pengabenan, Rabu (16/10).

News Group:

Headline Sub

Chairil Anwar

Balitribune.co.id | NEGARA - Suporter Persebaya Surabaya alias Bonek (bondho nekad) semakin banyak masuk ke Bali beberapa hari menjelang laga Persib vs Persebaya Surabaya di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (18/10/2019). Yang mengkhawatirkan, banyak di antara mereka datang tanpa perbekalan dan identitas. Mengantisipasi gangguan Kamtibmas di Bali, puluhan suporter tak diperbolehkan melanjutkan perjalanan ke Gianyar dan dipulangkan ke Jawa.

Informasi yang diperoleh Rabu (16/10/2019), dalam sehari pihak Satpol PP Jembrana berhasil menjaring 49 orang yang mengaku Bonek tanpa perbekalan maupun identitas. Mereka diamankan secara bertahap mulai pagi sekitar pukul 07.30 Wita. Ada 29 orang Bonek yang terjaring di sejumlah lokasi di wilayah Kecamatan Jembrana, masing-masing lima orang di Pos Polisi Taman Makam Pahlawan (TMP), delapan orang di Pos Polisi Batuagung dan 16 orang di Pos Polisi Sudirman.

Setelah diberikan pembinaan dan didata, sekitar pukul 10.00 Wita, mereka dipulangkan ke daerah asal melalui Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibum Tranmas) pada Satpol PP Jembrana, I Kadek Agus Arianta, mengatakan, mereka nekad masuk ke Bali dengan cara estafet menyusup ke dalam bak truk. "Mereka ditemukan menumpang di bak truk tanpa sepengetahun sopir truk tersebut," ujarnya.

Beberapa saat setelah 29 orang tersebut dipulangkan dengan menumpang kapal, sekitar pukul 10.30 Wita kembali ditemukan tiga orang Bonek di Pos Polisi Batuagung dan sembilan orang Bonek ditemukan saat berjalan kaki di wilayah Kecamatan Melaya. Mereka digiring ke kantor Satpol PP Jembrana. Sekitar pukul 17.00 Wita, kembali ditemukan delapan orang Bonek yang tengah berusaha menyetop truk di Jalan Ngurah Rai, Negara. Bahkan sempat terjadi aksi kejar-kejaran dengan petugas.

Delapan orang Bonek itu berhasil diamankan di wilayah Loloan Barat, Kecamatan Negara. "Sampai sore, ada 49 Bonek yang kami jaring hari ini," ungkapnya. Sementara itu, Kasatpol PP Jembrana, I Gusti Ngurah Rai Budhi, mengatakan, para Bonek tanpa perbekalan yang juga kebanyakan tidak membawa kartu identitas ini dikhawatirkan mengganggu Kamtibmas di Bali. Mereka terpantau masuk Bali mulai Selasa (15/10/2019) lalu. Saat itu sekitar 70 orang Bonek terpaksa dipulangkan.

Mereka semua terjading Gilimanuk. "Kalau yang identitas lengkap dan bawa perbekalan memadai, tidak masalah. Tetapi yang kami amankan ini, tidak ada identitas dan tidak membawa bekal," ujarnya. Menurutnya, beberapa di antara mereka memang ada yang membawa bekal tetapi hanya Rp 2 ribu dan paling banyak hanya Rp 5 ribu. "Logikanya kalau tidak membawa bekal atau hanya bekal Rp 5 ribu, apa yang akan mereka pakai untuk menonton sepakbola nanti?" ungkapnya.

Rai Budhi menegaskan, tidak melarang orang yang menonton sepakbola di Bali. Namun apabila tidak jelas identitas maupun perbekalannya, pasti akan dijegal karena berpotensi melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti menyetop kendaraan di jalan, sehingga meresahkan warga. Pihaknya pun sudah berkoordinasi ke Satpol PP Provinsi Bali untuk mengantisipasi serbuan Bonek dengan berpenampilan punk yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas tersebut. (*)

Tags:

Stadion I Wayan Dipta

Bali Tribune/pam. Puluhan bonek tanpa identitas dan bekal diamankan di Jembrana, kemudian diseberangkan kembali ke Jawa.

News Group:

Headline Sub

Putu Agus Mahendra

balitribune.co.id | Singaraja - Sekitar lima puluh orang warga Desa Bungkulan,Kecamatan Sawan,Selasa (15/10) mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Singaraja.Mereka hendak menanyakan tindak lanjut atas kasus penyerobotan tanah yang dilakukan oknum Kepala Desa (non aktif) Bungkulan bernama Ketut Kusuma Ardana.Rombongan dipimpin Klian Banjar Adat Punduh Lo Desa Bungkulan, Putu Kembar Budana bersama tokoh masyarakat Ketut Sumardana,tiba di Kantor BPN sekitar pukul 10.15 wita.

Dengan penjagaan aparat kepolisian Polres Buleleng,warga diminta untuk menemui kepala BPN Ketut Sudarma melalui perwakilan.Diruang Kepala BPN Ketut Sudarma,warga diterima dan diteruskan dengan pertemuan tertutup.Hampir satu jam pertemuan mereka melakukan pertemuan membicarakan soal status sertifikat yang diterbitkan atas nama Kusuma Ardana saat itu menjabat Perbekel Desa Bungkulan.Dan tahun 2013 mengajukan dua bidang tanah yang menjadi fasilitas umum (fasum) melalui prona dan terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2426, dan SHM No. 2427, atas nama Ketut Kusuma Ardana.

Usai pertemuan,Putu Kembar Budana mengatakan,kasus lahan Desa Bungkulan yang disertifikatkan oleh oknum kepala desa telah diambil alih oleh Kanwil BPN Provinsi Bali.”Kasusnya telah diambil alih oleh BPN Provinsi,itu yang disampaikan kepada kami oleh pak Sudarma (Kepala BPN Singaraja,red),”ujarnya.Sedangkan terkait,pencabutan sertifikta,Kembar Budana mengaku sudah mendenagr namun belum melihat bukti otentik pencabutan tersebut.”Secara fisik saya belum lihat namun informasinya sudah,”kata dia.

Sementara,Ketut Sumardana mengaku akan terus mengawal kasus tersebut hingga benar-benar tuntas.Suamardana,mantan anggota dewan periode 2014-2019 mendesak BPN agar segera menuntaskan kasus tersebut agar suasana di Desa Bungkulan kembali tenang.”Kami minta BPN segera tuntaskan kasus ini.Masalah sertifikat di jadikan jaminan di BPD Bali oleh oknum itu bukan urusan kami,”tegasnya.

Sementara Kepala BPN Singaraja,Ketut Sudarma,mengatakan,pihaknya telah melakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis atas lahan tersebut.Dan,katanya,pihak BPN Singaraja telah bergabung dengan Kantor Wilayah BPN Bali datang ke lokasi.Hasilnya,kata Sudarma,dilakukan analisa terhadap masing-masing bidang tanah yang menjadi sengketa.Melalui berita acara,hasil analisa itu sudah dikirim ke Kanwil BPN Provinsi untuk ditindak lanjuti dengan melakukan gelar perkara.”Kita dari Kantor BPN Buleleng yang akan melakukan presentasi untuk dipaparkan pada gelar perkara nanti,”kata Sudarma.

Menurut Sudarma,hasil analisa yang dikirim itu antara lain merekomendasikan untuk mencabut sertifikat yang diterbitkan melalui program prona yakni SHM No. 2426, dan SHM No. 2427, atas nama Ketut Kusuma Ardana.”Kami simpulkan ada cacat administrasi karena alas hak untuk memproses penerbitan sertifikat itu yakni surat pernyataan penguasaan fisik (sporadik),saksinya menarik pernyataannya,”ujar Sudarma.

Tidak hanya itu,dalam istilah BPN ada yang disebut kesepakatan untuk kepemilikan tanda batas dengan meminta persetujuan para penyanding.Dan belakangan,kata Sudarma,para penyanding tanda batas melakukan penarikan pernyataan dan tanda tangan.Karena itu,menurut Sudarma,surat tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.”Karena tidak sah,analisis kita menyimpulkan bahwa ada cacat administrasi dalam penerbitan sertifikat dimaksud sehingga sertifikatnya kita batalkan alias dicabut,”tandas Sudarma.

Tags:

Tanyakan Tindak Lanjut Penyerobotan Laha

Puluhan Warga Bungkulan Datangi BPN

Keliling Bali

Bali Tribune/warga Desa Bungkulan mendatangi Kantor BPN Singaraja untuk menanyakan tindak lanjut persoalan lahan yang diduga diserobot oleh oknum kepala desa

Khairil Anwar

balitribune.co.id | Gianyar - Keberadaan Perusahaan Daerah (PD) Mandara Giri yang kini menjelma menjadi Perusahan Umum Daerah (Perumda) Gianyar, dipastikan tidak akan lgi menjadi Beban APBD. Menyusul gebrakan konstruktif yang digawangi Direktur Umum (Dirum) dan Direktur Operasional (Dirops) yang baru dua pekan dilantik. OPD dan instansi terkait pun, kini tidak bisa mengabaikan keberadaan perusahaan Plat Merah ini.

Pantauan Bali Tribune, Kamis (17/10) kemarin, Perumda Gianyar yang berkantor dan membuka usaha percetakan di Jalan Kaliasem, Candi Baru, Gianyar Kota, kini mulai padat aktivitas hingga sore hari. Sebelumnya, perusahaan ini seperti disaudaratirikan oleh OPD dan instansi terkait, sehingga sepi aktivitas dan hanya hanya buka setengah hari. Perubahan mencolok ini terjadi sejak awal bulan September ini, setelah Bupati Gianyar, I Made Mahayastra menempatkan dua punggawa baru, yakni Ni Ketut Dewi Mahitri sebagai Dirum dan Made Artayasa sebagai Dirops untuk membantu Direktur Perumda Gianyar, I Wayan Warna yang belakangan kurang aktif lantaran sakit.

Perumda Gianyar yang mengandalkan usaha percetakan dan kontraktor, mulai terlihat sumringah. Mulai pukul 08.30 Wita, unit percetakan/toko ATK mulai kedatangan pelanggan, baik dari instansi pemerintah maupun kalangan umum. OPD pun tidak lagi bisa berdalih tutup atau pelayanan kurang baik, kecuali mengutamakan Perumda Gianyar dalam memenuhi kebutuhan ATK dan percetakan. “Atas perintah Pak Kadis, kami wajib mengutamakan pemenuhan kebutuhan kantor kesini, bila ada yang kurang baru ke percetakan lain. Mungkin pak Kadis takut disemprot oleh Dirum Perumda Gianyar yang gencar ke kantor-kantor, “ungkap salah seorang staf salah satu Dinas di lingkungan Pemkab Gianyar.

Dirum Perumda Gianyar, Ni Ketut Dewi Mahitri yang disela melakukan evaluasi mesin percetakan, mengungkapkan, kepercayaan Bupati Gianyar sebagai owner Perumda Gianyar, wajib dipertanggungjawabkannya. Maksudnya, dipercaya sebagai direksi, dirinya harus memilik target untuk menghidupkan kembali perusahaan yang sudah lama jalan di tempat ini. Sebagaimana harapan Bupati, pihaknya pun harus merombak sistem tata kelola di tataran manejemen secara konstruktif. Lanjutnya itu, penyempurnaan sistem produksi untuk maksimalisi pelayanan. “ Kami harus survive, untuk menepis anggapan perusahaan papan nama ataupun perusahaan yang membebani APBD,” optimisnya.

Menjadikan Perumda Gianyar berkembang, Dewi tidak memiliki angan-angan yang muluk-muluk. Cukup dengan menfaatkan aset/potensi yang ada dengan sejumlah perbaikan sistem. Disebutkan, sebelumnya ada tiga unit usaha, yakni bengkel, percetakan dan kontraktor. Sementara usaha perbengkelan yang sudah lama bangkrut, dipastikan akan dieleminasi. “ Kita hidupkan yang masih ada saja. Yang sudah bangkrut kita tinggalkan agar tidak buang-buang energi. Justru usaha yang sudah ada ini harus kami bangkitkan agar siap bersaing. Untuk usaha percetakan yang paling potensial, akan kami jadikan usaha unggulan, “ yakinnya.

Mewujudkan itu, Dewi pun “ngamuk” dan tidak segan-segan mendatangi pimpinan OPD dan instasi terkait. Berbekal perjanjian kerjasama, layaknya Salesgirl, Dewi menyampaikan profosal agar OPD mengutamakan pemenuhan kebutuhannya ke Perumda Gianyar. Sembari itu, merangkap “dep kolektor”, Srikandi Perumda ini juga mempertanyakan kendala OPD yang kerap mengulur atau nungggak pembayaran. “ Kami tidak bermaksud memonopoli, intinya, kami ingin mengajak semua OPD dan instansi terkait untuk memajukan Perumda Gianyar ini secara bersama-sama,” pungkasnya.

Tags:

Tepis Perusahaan Papan Nama

Dirum Perumda Gianyar ”Ngamuk”

Keliling Bali

Bali Tribune/Dirum Perumda Gianyar, Evaluasi mesin Percetakan Perumda Gianyar yang tidak produktif lagi

Nyoman Astana

Pindahkan Kandang Babi, Peternak Minta Konpensasi dari Nandini Resort

Balitribune.co.id | GIANYAR - Setelah digugat Rp 2,9 miliar oleh Nandini Jungle & Resort, Nyoman Suastawa memindahkan kandang babinya. Namun, dia meminta kompensasi dari pihak hotel. Suastawa adalah peternak babi di Banjar Susut, Buahan, Kecamatan Payangan, Gianyar, yang digugat Nandini Jungle & Resort karena kandang babinya mengganggu kenyamanan wisatawan yang menginap.

Suastawa berharap ada iktikad baik dari pihak hotel tersebut karena dengan pemindahan kandang itu dirinya harus mengeluarkan biaya tambahan pemupukan untuk kebunnya karena tidak lagi memiliki pupuk kandang yang cukup. Hal itu diungkapkannya dalam pertemuan di Kesbangpolinmas Gianyar yang dihadiri Humas PN Gianyar, anggota DPRD Gianyar, dan prajuru Banjar Susut, Jumat (18/10/2019).

Dalam pertemuan itu, Suastawa meminta jalan keluar atau setidaknya pemerintah daerah melalui Kesbangpol Gianyar memediasi permasalahan yang dihadapinya dengan pihak hotel. Sebab, kenyatannya sebagai seorang petani/peternak, dirinya tidak bisa beraktivitas secara leluasa di lahannya sendiri. Dia pun mendapat gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Gianyar beberapa bulan lalu.

Sayangnya, dalam pertemuan itu pihak hotel tidak hadir. Suastawa berharap agar mendapatkan kompensasi berupa uang pemupukan per bulan senilai upah minimum provinsi (UMP). Namun sepertinya hal itu sulit dikabulkan pihak hotel. Terlebih, Humas PN Gianyar, Wawan Edi Prastiyo, pada pertemuan itu, mengisyaratkan agar permintaan kompensasi itu harus rasional, logis dan pantas.

Hal tersebut harus dilakukan jika Suastawa tidak ingin terjebak dengan hukum pidada yakni pemerasan. Oleh karena itu, Wawan meminta Suastawa merumuskan permintaannya secara rasional sehingga Kesbangpol Gianyar bisa menjembatani permintaannya dengan pihak hotel. Kepala Kesbangpol Gianyar, I Dewa Gde Putra Amarta, mengatakan, hasil rapat akan disampaikan ke manajemen hotel.

Intinya, Suasatawa selaku peternak meminta kompensasi karena tidak bisa leluasa memanfaatkan tanahnya. Anggota Komisi I DPRD Gianyar asal Desa Buahan, I Nyoman Kandel, meminta supaya tidak ada keberpihakan, baik dari aparat hukum maupun ekskutif. Dia akan terus memantau penyelesaian masalah ini, dan akan berkoordinasi dengan Bupati Gianyar supaya diselesaikan dengan adil. (*)

Tags:

Kandang Babi

Nandini Jungle & Resort

gianyar

peternak babi minta kompensasi

Bali Tribune/ata. Peternak babi, I Nyoman Suastawa, saat rapat di Kesbangpol Gianyar, terkait kompensasi dari pihak hotel, Jumat (18/10/2019).

Nyoman Astana

balitribune.co.id | Negara - Prosesi palebon Putra sulung Gubernur Bali pertama, Anak Agung Bagus Sutedja alias Gung Benny bergelar Redite Pon Prangkabat, Minggu (20/10) diadakan di Setra Desa Adat Lelateng, Kecamatan Negara. Selain menyisakan duka kalangan keluarga puri dan umat Hindu sekitar puri, umat Muslim di wilayah Loloan juga merasa kehilangan atas berpulangnya Penglingsir Puri Agung Negara ini.

Selain menggunakan bade tumpang pitu dengan tinggi sekitar 7 meter, upacara palebon Gung Benny ini juga menggunakan lembu. Setelah berangkat dari puri, bade dan lembu yang diarak menuju Setra Kelurahan Lelateng yang berjarak sekitar 700 meter oleh para krama sekitar Puri Agung Negara di Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara. Namun dalam rombongan iring-ringan, tampak sejumlah warga Muslim dari Kelurahan Loloan Barat dan Kelurahan Loloan Timur.

Warga Muslim Loloan menyatakan, memiliki keterkaitan sejarah dengan Puri Agung Negara. Salah seorang warga Loloan, Eka Sabara (47) mengatakan warga Loloan ikut berduka atas berpulangnya Gung Benny yang dikenal sebagai sosok pluralis. Menurutnya, bagi Nyama Selam (umat Islam) Loloan, Gung Benny adalah tokoh pemersatu, sehingga dengan nilai toleransi yang selalu digaungkannya, kerukunan kehidupan masyarakat di Jembrana tetap terjaga meskipun berbeda suku dan agama.

“Kami mengenal Gung Benny sebagai tokoh pemersatu. Bagaimana beliau selalu menganggap kita semua bersaudara, dan beliau sering menyebut warga di Loloan, nyame Loloan,” ujar tokoh budayawan Loloan ini.

Menurutnya sesuai cerita pendahulu, Kampung Loloan memiliki keterkaitan sejarah dengan Puri Agung Negara. Bahkan ia menyebut ada jalinan kekeluargaan dari Raja ke-VII Puri Agung Negara yang merupakan kakek Gung Benny, Ida Anak Agung Bagus Negara.

Raja ke-7 Puri Agung Negara diceritakan oleh para tetua Kampung Loloan sempat memiliki saudara kandung yang tinggal di Loloan bernama Kompyang Syarif. “Sejarah-sejarah itu juga sedang berusaha kami gali. Kami ingin generasi-generasi muda di Loloan juga tidak lupa dengan sejarah,” ungkapnya. Bahkan untuk menjaga tali kekeluaragaan itu, warga Loloan sering mengundang Gung Benny sebagai panglingsir Puri Agung Negara pada saat acara tertentu di Loloan.

Seperti pada saat acara Loloan Jaman Lame yang pertama digelar tahun 2017 lalu, Gung Benny sebagai Penglingsir Puri yang didaulat membuka acara. “Bagi kami, beliau memang simbol toleransi dan menyame beraya. Semasa hidup, beliau sangat dekat dengan warga Loloan. Beliau sering sampaikan, kalau ingin ke puri, tidak apa tidak pakai udeng dan mempersilakan menggunakan songkok (kopiah). Ini agar kita menunjukkan jatidiri, sekaligus simbol kebhinekaan masyarakat Jembrana,” tandasnya.

Tags:

Bali Tribune/ PELEBON - Upacara palebon Penglingsir Puri Agung Negara, Anak Agung Bagus Sutedja, alias Gung Benny, Minggu (20/10) pagi.

News Group:

Headline Sub

Putu Agus Mahendra

balitribune.co.id | Bangli - Fenomena alam yang disertai munculnya angin kencang mengganggu aktifitas penyeberangan di Dermaga Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Tingginya gelombang sejak Sabtu (19/20) siang membat proses penyeberangan dilakukan sistem buka tutup.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bangli Gede Arta saat dikonfirmasi terkait aktivitas penyeberangan di Dermaga Kedisan mengatakan, untuk aktifitas penyeberangan sejak dua hari terkahir diberlakukan sistem buka tutup. Kondisi gelombang yang tinggi tentu sangat berbahayan bagi pelayaran. Diakui jika pihaknya juga berkoordinasi dengan Satpolair Polres Bangli. “Melihat kondisi di lapangan, diputuskan untuk memberlakukan sistem buka-tutup sejak Sabtu. Tetapi hampir dua hari ini tidak ada boat yang menyeberang,” ungkapnya, Minggu (20/10).

Sebutnya, jika kondisi normal rata-rata penyeberangan bisa 10-15 boat perhari. Sejatinya ada wisatawan yang hendak berwisata dan menyeberang di danau, namun kami tidak mau mengambil resiko dengan cara melarang menyeberang. “Tentu kami tidak berani untuk menyeberangkan, karena ini beresiko,” tegasnya.

Kemudian akibat angin kencang pohon jenis pinus di areal dermaga tumbang dan menimpa tembok penyengker hingga roboh. Terkait hal tersebut, Gede Arta mengaku akan melaporkan kepada pimpinan diharapkan bisa segera tertangani. “Kami akan ajukan, mudah-mudahan segera bisa dilakukan perbaikan,” imbuhnya.

Disisi lain, akibat angin kencang kemudian ada kebakaran lahan berimbas pada pariwisata di Kintamani. Menurut salah satu pelaku pariwisata, Edi Aryasandi mengatakan wisatawan yang sudah booking membatalkan kunjungan ke Kintamani. Baik untuk pendakian ataupun untuk kunjungan di obyek wisata. “Beberapa dicancel karena angina kencang, kami pun tidak berani melakukan pendakian karena ini menyangkut keselamatan,” jelas pria yang juga memiliki usaha restaurant di Kintamani ini.

Tags:

Bali Tribune/ KEDISAN - Suasana di Dermaga Kedisan, Kecamatan Kintamani, Bangli, Minggu (20/10).

Agung Samudra

balitribune.co.id | Negara - Dengan banyaknya penyu ilegal yang digagalkan penyeludupannya dari luar Bali, pelaku konservasi menduga permintaan satwa dilindungi ini di Bali masih tinggi untuk dikonsumsi. Kondisi penangkapan dan perniagaan secara ilegal ini dikhawatirkan akan semakin mengancam populasi satwa langka ini di perairan nusantara, selain juga faktor lingkungan salah satunya pencemaran di laut.

Teranyar jajaran Unit IV/Tipidter Satreskrim Polres Jembrana, Kamis (17/10) malam, menggagalkan penyelundupan penyu dan mengamankan 13 ekor penyu di salah seorang rumah nelayan, Tahwan (49) di pesisir Banjar Kelatakan, Desa Melaya. Saat diamankan, belasan penyu yang dikirim dari wilayah Madura tersebut diletakkan di atas tanah di dalam salah satu ruangan gubuk tersangka dan kondisinya memprihatinkan, sengan sejumlah luka tusuk pada sirip dan terikat tali senar.

Selain memproses hukum tersangka, pihak kepolisian bersama jajaran Resort BKSDA Jembrana menitipkan 13 barang bukti penyu tersebut ke penangkaran penyu Kurma Asih di Desa Perancak, Jembrana. Kini 13 penyu tersebut masih dalam tahap observasi dan rehabilitasi. Pantauan di penangkaran penyu Kurma Asih Perancak, Minggu (20/10), tampak barang bukti penyu tersebut ditempatkan pada tiga bak penangkaran. Sejumlah instansi maupun aktifis konservasi juga telah melakukan pemeriksaan kondisi penyu yang diselundupkan melalui pelabuhan tradisonal tersebut.

Koordinator Kelompok Konservasi Penyu (KKP) Kurma Asih Perancak Anom Astika ditemui kemarin mengatakan, setelah barang bukti penyu tersebut diterima dari Polres Jembrana, penempatannya dipisah berdasarkan ukuran. “Yang besar ukuran krapas (cangkang) lebih dari 1 meter dengan usia diperkirakan di atan 70 tahun ada tiga. Yang sedang ukuran antara setengah meter sampai 1 meter diperkirana usia 20 tahun ada tujuh dan dibawah setengah meter ada 1 ekor diperkiran usia belasan tahun,” ungkapnya.

Menurutnya, seluruh penyu betina ini sudah ditagging. Kendati pemeriksaan pihak terkait termauk dokter hewan menyatakan kondisi fisiologis penyu sehat, namun menurutnya belasan penyu ini kondisinya masih stress. “Memang tidak mau makan karena terbiasa makan di alam liar dan terus mengeluarkan kotoran. Sudah lama di darat karena tidak mungkin 13 ekor ditangkap sekaligus dan pengirimannya juga memakan waktu. Kalau luka tusuk bekas ikatan, lama sembuhnya tapi bisa secara alami. Sekarang masih observasi dan rehabilitasi menunggu dilepaskan,” paparnya.

Kendati penangkapan dan perniagaannya sudah dilarang, namun dengan adanya penyelundupan penyu ini, ia menyakini permintaan penyu untuk konsumsi di luar Jembrana masih tinggi. “Ancaman hukumannya berat, jelas pelakunya berani mengambil resiko dan harganya pasti tinggi,” ujarnya. Bahkan menurutnya persoalan ini menjadi ancaman terhadap populasi reptil laut yang dilindungi ini. “Ini yang dititipkan di sini penyu produktif, sudah bertelor. Ini memang diselundupkan dari luar Bali karena penyu hijau ini tidak pernah mendarat di pesisir Bali dan pasti untuk konsumsi,” jelasnya.

Pihaknya menyatakan penyelundupan penyu ini menjadi tantangan bagi semua pihak. “Penyu yang diperjualbelikan di Bali sangat kecil ditangkap di Bali karena populasinya kecil. Permintaan konsumsi penyu di luar Jembrana tinggi, beberapa kali sudah berhasil diamankan, sepertinya ada jaringan. Ini menjadi PR besar. Kalau tidak ada permintaan tidak mungkin diselundupkan. Bahkan ada yang diamankan di Denpasar saat mobil pengangkutnya kecelakaan. Setelah kondisi ekosistem perairan yang terganggu pencemaran, ini juga akan semakin mengurangi populasi penyu,” tandas aktifis konservasi penyu peraih Kalpataru ini.

Tags:

Bali Tribune/ DITITIPKAN - Barang bukti penyu yang dititipkan di penangkaran penyu Kurma Asih Perancak masih diobservasi dan direhabilitasi.

Putu Agus Mahendra

balitribune.co.id | Bangli - Angin kencang masih terjadi dan menerjang beberapa desa di wilayah Kecamatan Kintamani, Minggu (20/10). Terjangan angin mengakibatkan kerusakan rumah dan tempat suci. Kerusakan cukup parah menimpai Pura Puseh Trunyan dan puluhan rumah di wilayah Desa Buahan, Kintamani.

Perbekel Buahan I Wayan Suardi mengungkapkan, angin kencang terjadi sejak Sabtu (19/10) pagi. Kencangnya tiupan angin mengakibatkan banyak atap rumah warga berterbangan. “Ada sekitar 25 rumah mengalami kerusakan pada bagian atap dan beberpa pula tempat suci yang roboh,” jelasnya seraya menambahkan untuk lokasi ada di Banjar Buahan, Binyan maupun Banjar Waru.

Kerusakan yang terjadi masih tergolong ringan, sehingga bangunan tersebut masih bisa ditempati pemiliknya. Warganya tidak sampai mengungsi ke tempat lain. Terkait kondisi ini pihaknya belum ada berkoordinasi dengan instansi terkait, namun pihaknya segera akan melaporkan kerusakan yang terjadi. “Kami akan koordinasikan dengan BPBD maupun Dinas Sosial, agar dampak angina kencangan dapat ditangani,” ungkapnya.

Kasi Kedarutan dan Logistik BPBD Bangli, Ketut Agus Sutapa mengungkapkan angina kencang yang melanda beberapa wilayah di Kintamani merupakan angina peralihan musim atau yang dibasa disebut sebagai fenomena badai gusty (angin kencang sesaat). Kondisi angina kencang masih berlangsung pada Minggu. Angin kencang juga mengakibatkan beberapa bangunan di Pura Puseh Desa Trunyan roboh. Kata Agus Sutapa, bangunan yang rusak bale gong, bale pesantian. “Untuk kerugian masih akan dilakukan pendataan dan dalam musibah yang terjadi tidak sampai menimbulkan korban jiwa,” sebut Agus Astapa.

Tags:

Bali Tribune/ RUSAK - Rumah warga yang atapnya rusak diterjang anging kencang di Desa Bauahan, Kecamatan Kaintamani, Bangli.

Agung Samudra

balitribune.co.id | Gianyar - Dikit-dikit menjadi bukit, pencurian yang dilakukan oleh empat karyawati di sebuah toko oleh-oleh inipun demikian. Ulahnya akhirnya ketahuan, setelah jumlah kerugian yang dialami majikannya mencapai Rp 140 juta lebih. Modusya, empat karyawati secara bergiliran mengutill barang di dalam toko saat kondisi sepi. Mereka pun tidak bisa berdalih lagi, lantaran terekam CCTV.

Empat wanita muda ini masing-masing, Ni Luh Ari Puspita Dewi (20) warga Banjar Dangin Pangkung, Desa Pekutatan, Pekutatan, Jembrana, Kadek Cintia Wati (23) alamat Belatung, Pesanggahan, Dawan, Klungkung, Ni Made Suriantini (37) alamat Jalan Kenyeri GG. Anggrek, Denpasar, dan Luh Gede Suastiningsih (38) alamat Banjar Kebon, Singapadu, Sukawati. Selain mengamana ke empat tersangka ini, petugas juga mengamankan sejumlah arang bukti.

Kanit Reskrim Polsek Sukawati Iptu I Gusti Ngurah Jaya Winangun, Minggu (20/10), menjelaskan penangkapan terhadap para tersangka berawal dari laporan I Made Darmadi (35), Manager di toko oleh-oleh yang berlokasi di Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Sukawat. Dimana dalam beberapa bulan terakhir, telah kehilangan sejumlah barang-barang milik toko. Kehialangan itu diketahui setelah pihak swalayan melakukan audit barang.Atas kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp.140 juta.

Atas laporan Darmadi beralamat Banjar Sanding Serongga, Desa Serongga, Tampaksiring, Gianyar tersebut Tim Unit Opsnal Polsek Sukawati dipimpin Panit Opsnal Ipda Komang Sudarsana langsung melakukan penyelidikan kelokasi. Polisi juga melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Selain itu, petugas juga mengambil rekaman CCTV yang terpasang diswalayan tersebut. dari sejumlah rekaman itu, terungkap jika tukang ngutilnya adalah sejumlah karyawan. “ Selain mengamankan tersangka, kami juga menyita barang bukti hasil curiannya. Seperti sandal, sepatu, pakaian, alat-alat kecantikanda lain-lainnya. Atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan Pasal 362 KHUP Yo Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara,” terangnya singkat.

Tags:

Bali Tribune/ TERSANGKA - Empat orang tersangka pencuri barang toko oleh-oleh tempatNnya bekerja.

Redaksi

balitribune.co.id | Singaraja - Tidak ingin berlama-lama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Buleleng mengambil insiatif menyelesaikan masalah dugaan penyimpangan pengelolaan dana badan usaha milik desa (BUMDes) Desa Patas, Kecamatan Gerokgak. Sejumlah pengurus BUMDes dihadirkan bersama Tim Monev Provinsi Bali dan Unit Tipikor Kepolisian maupun kejaksaan, Senin (21/10) di GOR Amartha Yudha, Desa Patas.

Hasilnya, kebobrokan pengelolaan dana yang berasal dari Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Bali Mandara terungkap. Selain dana modal BUMDes sebesar Rp 1,2 miliar tidak jelas, pengurus BUMDes diduga membuat pengakuan fiktif dalam laporan pertanggung jawaban (LPJ). Tim memberi waktu 7 hari kepada pengurus untuk membuat laporan pertanggungjawaban.

Kepala DPMD BulelengI Made Subur mengatakan, pihaknya memberikan batas waktu toleransi selama tujuh hari kepada pengurus BUMDes untuk menyelesaikan laporan kegiatan selama ini. Termasuk di dalamnya, laporan keuangan dan jumlah nasabah aktif maupun pasif yang selama ini dikelola.

"Kita ingin mengetahui pengelolaan dana Gerbangsadu tahun 2012 termasuk dana tabungan masyarakat serta dana penyertaan modal desa kepada BUMDes senilair Rp 200 juta. Ini yang ingin kita ketahui dahulu untuk apa dana-dana tersebut digunakan, sebelum mengambil langkah lebih lanjut," kata Subur.

Dari data itu, kata Subur, pihaknya bersama tim tindak pidana korupsi (Tipikor) Kepolisian dan Kejaksaan akan mempelajarinya dan selanjutnya dilakukan verifikasi data. "Setelah kita hitung uang yang harus dipertanggungjawabkan oleh pengurus BUMDes sebesar Rp 1,2 miliar, ini harus ada. Kalau memang nyangkut di masyarakat, kita akan buatkan surat pernyataan," imbuhnya.

Subur mengaku lebih memilih menyelesaikan persoalan BUMDes Desa Patas dengan lebih fleksible terlebih dahulu semata untuk menyelamatkan uang rakyat sebesar Rp 1,2 miliar.

Sementara itu setelah dilakukan cross chek kepada pengurus BUMDes Desa Patas, Tim Evaluasi dan Monitoring Parovinsi Bali yang dipimpin Kabid Pembangunan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (P2M) Nengah Suta Maryana didampingi Biro Hukum Pemprov Bali, mengaku menemukan permasalahan akut di BUMDes tersebut akibat tidak dikelola dengan professional.

Menurut, pihaknya akan mendalami data yang didapat namun sengkarut BUMDes terlebih dahulu diselesaikan di tingkat desa.

"Keberadaan BUMDes pada prinsipnya harus terus berlanjut jangan sampai mati. Kita akan carikan solusi agar BUMDes berjalan kembali," katanya.

Namun untuk menyehatkan kembali BUMDes Desa Patas, membutuhkan proses dan waktu dengan memberikan alternatif penyelesaian terbaik. "Kalau uang dipakai oleh pengurus, ya harus dikembalikan termasuk oleh masyarakat. Alternatif terakhir semua yang terlibat akan diproses secara hukum jika dalam rentang waktu yang diberikan tidak ada penyelesaian," tegasnya.

Terkait laporan fiktif penggunaan uang tanpa jaminan oleh pengurus, Plt Ketua BUMDes I Putu Suweca membenarkan. Awalnya, kata Suweca, ditemukan sejumlah dana BUMDes tidak bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya diantara pengurus membuat kesepakatan agar uang yang hilang tersebut bisa dipertanggungjawabkan dengan membuat pengakuan utang.

"Ada dalam bentuk pinjaman maupun kas bon. Tapi sejatinya mereka tidak menerima uang tersebut," tandas Suweca.

Tags:

Bali Tribune/ PERIKSA - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Buleleng bersama Tim Monev Provinsi Bali memeriksa pengurus BUMDes Desa Patas yang diduga menyelewengkan dana Rp 1,2 miliar.

News Group:

Headline Sub

Khairil Anwar

balitribune.co.id | Denpasar - Teka-teki tulang dan tengkorak yang ditemukan oleh warga di areal perkebunan kakao di wilayah Dusun Tegalenga, Desa Kalissada, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng akhirnya terungkap. Korban dipastikan wanita warga negara Philipina yang dikabarkan hilang saat berlibur di Bali awal 2019 lalu.

Berdasarkan permintaan pemeriksaan secara Laboratorium Forensik dari Polsek Seririt pada tanggal 8 Juli 2019, Bidang Laboratoroum forensik bekerjasama dengan CTOC Polda Bali akhirnya berhasil mengungkap identitas tulang dan tengkorak yang ditemukan tersebut.

"Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali berhasil melakukan identifikasi tulang dan tengkorak itu atas nama Ella Balmaceda Pannoang yang telah dicocokan dengan dengan profil DNA ibunya bernama Maricu Pannoang yang dibawa oleh polisi Philipina dan hasilnya 99% identik atau cocok," ungkap Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Hengky Widjaja yang dikonfirmasi, Senin (21/10/2019).

Dijelaskan Hengky, barang bukti yang dikirimkan untuk dilakukan pemeriksaan adalah empat buah gigi dan lima buah potongan tulang. Terungkapnya identitas tulang dan tengkorak itu berawal dari laporan warga Dusun Tegalenga, Desa Kalissada, Kecamatan Seririt, Buleleng pada 8 Juli 2019 lalu. Namun belum diketahui secara pasti penyebab kematian korban.

"Terhadap temuan tengkorak itu masih dalam penyelidikan kepolisian," kata Hengky.

Tags:

Bali Tribune/ KORBAN – Inilah foto korban yang sempat muncul di medsos setelah dinyatakan hilang saat berlibur di Bali.

News Group:

Headline Sub

Khairil Anwar

balitribune.co.id | Negara - Kendati telah diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) pada tahun 2017 lalu sebagai dasar hukum, namun hingga kini pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jembrana masih saru gremeng. Lantaran sejumlah persyaratan yang sulit dipenuhi, kini eksekutif pesimis terhadap pedirian BPR Jembrana, yang awalnya didorong oleh legislatif bisa menjadi bank milik pemerintah daerah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sejumlah kendala memang kini dihadapi Pemkab Jembrana dalam mendirikan BPR Jembrana sebaga tindak lanjut atas Perda BPR Jembrana yang diinisiasi DPRD Jembaran pada tahun 2017. Kendala tersebut diantaranya sejumlah persyaratan yang sulit dipenuhi pemerintah daerah seperti penyertaan modal, rekrutmen direksi dan komisaris hingga keberadaan bank serupa yang sudah banyak di Bali.

Sekda Kabupaten Jembrana I Made Sudiada tidak menampik adanya beberapa kendala terkait pendirian BPR milik daerah itu. Pemkab Jembrana menurutnya sudah berusaha melaksanakan pendirian BPR Jembrana. Namun tindak lanjut atas Perda BPR tersebut justru menemui kendala. Bahkan pihaknya mengaku pesimis terhadap pendirian BPR Jembrana yang lebih awal telah dibuatkan gedung di halaman depan kantor PDAM Tirta Amerta Jati Kabupaten Jembrana di Jalan Udayan, Kelurahan Baler Bale Agung, Negara tersebut.

Diakuinya dari hasil konsultasi terakhir pihaknya dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejumlah persyaratan memang sulit dipenuhi. Salah satunya mengenai penyertaan modal dimana Jembrana berada di zona VI, minimal Rp 24 miliar dan paling tidak modalnya tiga kali lipat dari nilai minimal itu. Pihaknya sudah melaksanakan petunjuk dari legislatif termasuk penganggaran terkait rekrutmen direksi dan komisaris. Bahkan Pemkab Jembrana Pemkab telah membuka lowongan direksi dan komisaris hingga tujuh kali, tetapi tidak ada pelamara yang memenuhi syarat.

Salah satu penyebab rumitnya persyaratan rekrutmen direksi dan komisaris ini adalah PP 54 tahun 2017 terkait BUMD yang diterbitkan pemerintah pusat setelah penerbitan Perda Jembrana tentang BPR Jembrana. Bahkan dengan kondisi pendirian BPR yang saat ini juga sulit dilakukan di Bali lantaran sudah ratusan BPR beroperasi dan masuk dalam kategori jenuh, pihaknya menyatakan akan melaporkan perkembangan ini ke DPRD Jembrana. Termasuk terkait salah satu saran untuk mengakuisisi BPR yang sedang kesulitan modal, sehingga ada pertimbangan nantinya Perda BPR Jembrana diperbaharui atau dicabut.

Tags:

Bali Tribune/ BPR - Gedung BPR Jembrana yang kini digunakan sebagai Kantor PDAM dan Perusda.

Putu Agus Mahendra

balitribune.co.id | Gianyar - Musim Paceklik ikan, nelayan biasanya enggan melaut. Namun, seratusan nelayan di Gianyar justru sangat bersemangat untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya dengan cara mancing joran dari bibir Pantai Siyut, Gianyar, Senin (21/10). Kali ini, tidak sekadar ikan, target utamanya adalah hadiah berupa uang tunai bernilai jutaan rupiah. Serangkaian Hari Nusantara, lomba mancing di pantai ini diharapkan dapat memotivasi nelayan untuk terus berinovasi.

Setelah diberi aba-aba oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Gianyar Ngakan Putu Darma Jati, sekitar 150 nelayan yang terbagi dari 27 tim langsung berpacu melemparkan mata pancingnya. Ikan apapun yang mereka dapatkan kali ini akan sangat bernilai. Sebab meraka wajib mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya untuk merebut uang tunai jutaan rupiah. 27 tim yang yang terdiri dari tiga sampai lima orang ini adalah perwakilan dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan se-Gianyar. Meski keseharian mereka menangkap ikan, namun di musim paceklik ini mereka sulit menangkap ikan.

Ketua Panitia Lomba, I Made Ana tidak membatasi jenis ikan yang ditangkap, asalkan layak konsumsi. Berbekal alat penangkap ikan berupa pancing joran atau pancing patok berisi pales, selama 5 jam peserta diberi kesempatan memancing.

Ngakan Putu Darma Jati, sangat mengapresiasi kegiatan lomba mancing ini. Karena menjadi wahana dalam upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan nelayan serta peningkatan konsumsi ikan di masyarakat. Sedangkan untuk para nelayan atau bendega, Ngakan Darma Jati tetap mengingatkan terkait dengan kondisi pesisir dan laut kita saat ini, agar para nelayan atau masyarakat di pesisir terus memperhatikan lingkungan pantai dan laut, pesisir pantai maupun laut jangan hanya memanfaatkan potensinya saja, namun kelestariannya harus tetap dijaga terutama agar terbebas dari sampah.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Gianyar, Ir. Dewi Hariani menambahkan, tujuan dari lomba memancing ikan ini adalah sebagai upaya dalam meningkatkan produksi ikan, yang berimbas pada meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan para nelayan atau bendega. Lewat kegiatan ini diharapkan mampu menarik minat generasi muda untuk mau menjadi nelayan, agar ada regenerasi mengingat potensi ikan di Kabupaten Gianyar cukup melimpah sehingga bisa dijadikan sebagai mata pencaharian di masa depan.

Tags:

Bali Tribune/ MANCING - Lomba Mancing di pantai Siyut.

Redaksi

balitribune.co.id | Bangli - Pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus (DAK) di tahun 2020 akan memberikan bantuan penunjang produksi bagi kelompok budidaya ikan lele. Sebanyak lima kelompok direncanakan akan mendapatkan bantuan tersebut. Selain itu di tahun yang sama juga akan dilaksanakan kegiatan perbaikan sarana bangunan benih ikan di Balai Benih Ikan (BBI) Dusun Serokadan, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Bangli.

Kabid Perikanan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Bangli I Nyoman Widiana mengatakan dalam rangka peningkatan produksi ikan lele, pemerintah memberikan bantuan sarana peningkatan produksi. Sebanyak lima kelompok mendapatkan bantuan tersebut, dua kelompok mina padi dan tiga kelompok budidaya ikan lele di kolam. “Jenis bantuan berbentuk bantuan bibit, pakan dan peralatan perikanan,” jelas I Nyoman Widiana, Senin (21/10).

Kata I Nyoman Widiana, sejauh ini masyarakat yang menggeluti budi daya ikan lele belum begitu banyak, selain dari segi pemeliharaan tidak begitu rumit juga ruang pasarnya terbuka lebar. Selain itu di tahun 2020 juga dilakukan kegiatan fisik yakni perbaikan sarana banguan benih ikan dan perbaikan saluran air menuju BBI. Kegiatan ini untuk menunjang proses perubahan status BBI Serokadan menjadi UPT D Susut.

Terkait pengembangan bio flok, kata I Nyoman Widana untuk tahun ini belum bisa terlaksana dan baru sebatas percontohan KJA ramah Lingkungan. “Untuk percontohan KJA ramah lingkungan dibuat 3 unit yang rencananya akan diberikan kepada kelompok Mina Bintang Segara Danu,” kata I Nyoman Widana sembari menambahkan bantuan diberikan bagi kelompok yang sudah memilki badan hukum.

Tags:

Bali Tribune/ I Nyoman Widiana

Redaksi

Padamkan Api di TPA Mandung Sedot Air Irigasi, Petani Subak Protes Damkar Tabanan

Wakil Rakyat Bali Meradang, Ciputra Klaim Miliki Pantai Pribadi

DPRD Tabanan Sidak ke Ciputra Beach

Travel Jawa-Bali ‘Dicegat di Gilimanuk

BUMDes Amatha Desa Patas Sakit, Modal Rp 1 M Tersisa Rp 21 Juta

Ratusan Krama Ikuti Pengabenan Ketut Wirata Sindhu

Tanpa Identitas dan Bekal, Ratusan Bonek Dipulangkan

Tanyakan Tindak Lanjut Penyerobotan Lahan, Puluhan Warga Bungkulan Datangi BPN

Tepis Perusahaan Papan Nama, Dirum Perumda Gianyar ”Ngamuk”

Pindahkan Kandang Babi, Peternak Minta Konpensasi dari Nandini Resort

Warga Muslim Loloan Iringi Palebon Gung Benny

Gelombang Disertai Angin Kencang, Aktifitas di Dermaga Buka Tutup

Banyak Penyu Diselundupkan ke Bali Diyakini Permintaan untuk Konsumsi Tinggi

Angin Kencang di Kintamani Belum Berlalu

Empat Karyawati Ngutil Berulangkali di Toko Tempat Kerjanya

Tim Monev Provinsi Dealine Pengurus BUMDes Patas 7 Hari

Tengkorak di Seririt Wanita Philipina

Syarat Sulit Dipenuhi, Pendirian BPR Jembrana Terkendala

Nelayan Gianyar Berburu Ikan Berhadiah

Kelompok Budidaya Ikan Lele Dibantu Sarana Penunjang Produksi