Keliling Bali

BALI TRIBUNE - Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri menghadiri dan menyaksikan langsung ribuan siswa baru SMP, SMA dan SMK se-Kabupaten Karangasem, menjalani prosesi pewintenan Sisya Upanayana, Jumat (13/7) pagi, di Taman Budaya Candra Buana. Upacara Sisya Upanayana atau pawintenan massal ini dipuput oleh sembilan Ida Pedanda diantaranya, Pedanda Gede Darma Putra Manuaba dari Gria Kecicang, Ida pedanda Gede Putu Cau, dari Gria Cau Banuarta Karangasem, Ida Pedanda Gede Pidada Punia dari Geria Pidada, dan Pedande Istri Jelantik dari Geria Kemenuh Subagan.

Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri mengatakan, pelaksanaan Sisya Upanayana bagi siswa baru dilandasi oleh nilai ajaran agama Hindu, bahwa memulai mempelajari sesuatu yang baru wajib mohon restu kepada Hyang Widhi agar senantiasa dituntun diberikan petunjuk belajar dengan baik dan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi hidup serta kehidupan . “Untuk itu yang menjadi landasan bagi pelajar adalah niat dan tata krama yang baik. Sebab ilmu pengetahuan ibarat pisau bermata dua. Bisa jadi bermanfaat ketika berada pada orang yang baik, bahkan sebaliknya bisa menghancurkan keberadaban manusia bila berada pada orang yang jahat,” ulasnya.

Pelaksanaan Sisya Upanayana dilandasi oleh keinginan agar ilmu pengetahuan berada pada orang orang yang Sadhubudhi, anak-anak cerdas yang santun, agar kelak ilmu pengetahuan dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia menuju insan yang cerdas dan bermartabat.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem I Gusti Ngurah Kartika menyebutkan, yang hadir ke Taman Budaya Candrabuana sebanyak 2020 orang perwakilan siswa baru SMP, SMA dan SMK. Sementara siswa lainnya, melaksanakan pewintenan di sekolahnya masing-masing. Jumlah siswa baru tahun pelajaran 2018/2019 diantaranya SMP 7036 orang, SMA 3279 orang, SMK 2208 orang. “Pawintenan kepada siswa baru dikenal dengan nama Sisya Upanayana yang biasanya dilakukan setelah mengikuti masa orientasi pengenalan sekolah,” ucapnya.

Upacara Sisya Upanayana adalah penobatan/penyucian, dimulainya calon siswa menjadi siswa. Prosesi ini ditandai dengan natab banten agar siswa siap menerima ilmu pengetahuan yang lebih dikenal dengan pawintenan Saraswati. Kegiatan Sisya Upanayana tidak hanya diikuti oleh siswa saja,tapi termasuk gurunya agar keduanya siap belajar dan mengajar. Gusti Ngurah Kartika mengatakan, simbolisasi Sisya Upanayana dilakukan dengan memberikan karawista kepada murid sebagai simbol penajaman pikiran dan juga diberikan benang upawita sebagai simbol meninggalkan sifat buruk yaitu benang warna merah dan benang warna putih untuk menumbuhkan sifat baik dan kedewataan dalam diri.

Tags:

pawintenan

simbolisasi

murid

sifat

Keterangan Gambar:

DIWINTEN - Ribuan Siswa se-Kabupaten Karangasem Diwinten Sisya Upanayana yang digelar di Taman Budaya Chandra Buana.

redaksi

BALI TRIBUNE - Penyetopan pembangunan tower atau menara telekomunikasi di Dusun Cempaka, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Klungkung, berlanjut dengan ancaman pembongkaran. Selain mendapat sorotan dari masyarakat dimana bangunan tower tersebut belum mengantongi izin selembar pun, bangunan tower tersebut juga tidak sesuai zona peruntukan membangun tower celuler.

Kasat Pol PP dan Damkar Klungkung I Putu Suarta, Jumat (13/7), menegaskan, mengenai permasalahan tower itu nanti akan proses. Pemilik tower akan memohon izin mendirikan tower di Dusun Cempaka. “Nanti tim yang akan turun, bukan satu-dua orang yang berbicara, tapi tim yang akan bicara,” ujar Putu Suarta.

Kalau memang tidak dapat izin maka pihaknya akan perintahkan yang bersangkutan untuk membongkar. “Kalau mereka tidak mau membongkar, maka kita dari Sat Pol PP sendiri yang membongkar,” tegas Putu Suarta.

Sebelumnya Petugas Sat Pol PP Klungkung turun mengecek pembangunan tower atau menara telekomunikasi di Dusun Cempaka, Desa Pakraman Pikat, Kecamatan Dawan, Klungkung, Rabu (11/7) lalu . Setelah croscek dengan pemilik proyek itu, ternyata belum mengantongi izin. Sehingga petugas mengambil langkah tegas dengan mengamankan sejumlah peralatan di areal proyek. Di antaranya sebuah panel ACPDB, peralatan tukang, dan lainnya. “Pengamanan alat-alat ini sampai pihak proyek mengurus izinnya,” jelas Putu Suarta saat penertiban bangunan Tower saat itu.

Terkait runyamnya keberadaan tower tersebut, Kasi Pengendalian dan Penertiban Ponsel, Dinas Komunikasi dan Informatika Klungkung, I Nyoman Dacin Dianta menjelaskan pembangunan tower sudah diatur dalam Perda Klungkung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama di Kaupaten Klungkung. Dalam Perda itu juga mengatur pembangunan menara bersama dalam zona yang telah ditetapkan harus memperhatikan beberapa point.

Sesuai peruntukan sejatinya setiap zona pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi hanya ditempatkan 1 bangunan menara telekomunikasi. “Untuk di Dusun Cempakara, Desa Pikat, di zona yang sudah ditentukan sudah dibangun menara sejak lama dan sudah mengantongi izin,” ujarnya. Sedangkan menara yang dibangun beberapa bulan ini pemilik towernya belum ada datang untuk permohonan rekomendasi apakah di sana bisa di bangun tower atau tidak. Tidak dimungkinkan di dusun tersebut ada dua menara.

Untuk bangunan tower dengan tiang pancang empat yang sudah terbangun di Dusun Cempakara adalah menara bersama, yang belum digunakan secara optimal karena baru digunakan satu operator saja. Maka masih boleh menampung beberapa operator. “Tower itu bisa menjangkau jaringan telekomunikasi hingga 2,5 Km. Seharusnya tower ini dimaksimalkan,” ujar Dacin Dianta menyayangkan kondisi tersebut.

Tags:

Keterangan Gambar:

I Nyoman Dacin Dianta.

Ketut Sugiana

BALI TRIBUNE - Hingga saat ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih belum mengetahui secara menyeluruh permasalahan di setiap desa yang jumlahnya mencapai 74.968 di seluruh Indonesia. Masyarakat diminta aktif mengawasi dana desa.

Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah III BPKP Iskandar Novianto didampingi Kadis PMD Kabupaten Jembrana I Gusti Ngurah Sumber Wijaya, Jumat (6/7), mengakui pihaknya juga belum mengetahui permasalahan secara menyeluruh yang terjadi di setiap desa dari Sabang sampai Merauke. Begitupula dengan pemerintah Kabupaten/kota juga belum mampu untuk betul-betul masuk melakukan audit keseluruh desa tersebut. “Kita masih cara dan sedang menyusun sistem pengawasan tatakelola keuangan desa,” ungkapnya.

Pengawasan untuk transparansi tatakelola desa yang terpenting menurutnya adalah dilakukan masyarakat desa itu sendiri melalui Badan Permusyawatan Desa (BPD). Walaupun secara struktur pengawasannya melalui inspektorat kabupaten/kota namun tidak akan mampu dan tidak akan efektif dibandingkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa setempat. Pihanya setelah turun ke sejumlah kabupaten dan kota untuk bertemu perangkat desa juga masih menemukan sejumlah persoalan mengenai progres implementasi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan implementasi tatakelola keuangan didesa salah satunya terkait program padat karya tunai. “Ini program yang bagus tapi desa mengharapkan regulasi-regulasi diterbitkan tepat waktu sesuai proses atau tahapan pengelolaan keuangan desa. Kalau ditengah-tengah, desa sudah merancang program kegiatan, sudah disiapkan di APBDes juga akan berubah” ungkapnya.

Ia menyebut kini ada perubahan regulasi tatakelola keuangan desa dari Permendagri nomor 113 tahun 2014 menjadi Permendagri nomor 20 tahun 2018. “Perubahan mendasar ada pembagian-pembagian secara spesifik mengenai kewenangan desa, ada 4 kewenangan desa, penyelenggara pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan dan pembangunan desa tata kelolanya serta mekanisme uang muka. Dulu desa mengeluarkan uang setelah ada barang tapi dalam prakteknya tidak bisa seperti itu,” jelasnya.

Adanya perubahan regulasi itu, pihaknya juga akan kembali menyesuiakan aplikasi siskudes dan disinkronisasikan dengan kementerian lainnya. Pihaknya juga menemukan sejumlah desa belum menggunakan aplikasi perencanaan dalam siskudes dan langsung pada RAPBDes. “Bisa saja langsung jadi, tapi mekanisme pengendalian internalnya tidak terwujud, apa yang dianggarkan harus nyambung. Penyebabnya adalah kapasitas operator dan waktu yang mendesak. Solusinya regulasi juga harus tepat waktu,” paparnya.

Aplikasi Siskudes tersebut menurutnya bisa digunakan berkelanjutan karena dengan menerapkan siskudes, desa tidak perlu repot dengan administrasi, hanya menggunakan aplikasi berbasis komputer. Penyeragaman program di desa bisa saja dilakukan asalkan sesuai kebutuhan didesa dan tidak dibenarkan diintervensi serta bukan kebutuhan desa. “Ada dibeberapa kabupaten terjadi intervensi kegiatan desa yang belum tentu menjadi kebutuhan desa,” ungkapnya.

Desa wajib merumuskan kebijakan sesuai kebutuhan desa dan prioritas dana desa serta harus benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat desa. Mekanisme yang paling diharapkan adalah secara swakelola agar memberdayakan masyarakat desa dan uang mengalir didesa. “Bukan hanya barangnya jadi tapi proses membuatnya juga harus dari masyarakat setempat. Jangan asal ada SPJ saja, dengan uang yang ada dan dengan kondisi, potensi dan lingkungan di desa, program desa juga harus sesuai dengan kebutuhan didesanya,” tandasnya.

Tags:

Keterangan Gambar:

DAMPINGI - Iskandar Novianto didampingi I Gusti Ngurah Sumber Wijaya.

Putu Agus Mahendra

BALI TRIBUNE - Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta didampingi Ny. Sri Kasta saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2018, di Gedung SMA/K Bali Mandara Singaraja, Kamis (2/7).

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali Brigadir Jenderal Polisi Drs. I Putu Gede Suastawa,SH dalam sambutannya menyatakan HANI merupakan bentuk keprihatinan dunia terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berdampak buruk terhadap kesehatan, perkembangan social ekonomi, serta keamanan dan kedamaian dunia. Adapun Tema yang diambil dalam memperingati HANI 2018, yakni menyatukan dan menggerakkan seluruh kekuatan bangsa dalam perang melawan narkoba, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat tanpa narkoba. Diharapkan hani dapat menggema dan dapat dirayakan secara spontanitas sebagai langkah awal komitmen masyarakat Indonesia dalam melakukan gerakan anti narkoba.

Dalam Sambutan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo yang Dibacakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. I Ketut Suarjaya menyampaikan kasus narkoba yang masuk ke wilayah Indonesia melalui penyelundupan Narkoba dan peredaran tidak hanya terjadi di wilayah daratan yang sekarang juga merambah wilayah perairan. Presiden Republik Indonesia juga mengingatkan masalah yang ditimbulkan oleh narkoba akan terus menggerogoti bangsa dari hulu sampai hilir dari generasi ke generasi dan menjadi ancaman terbesar. “Jika Masalah Narkoba tidak bisa ditangani, maka bonus demografi yang akan terjadi nanti dapat menjadi beban bangsa, karena generasi muda sebagai estafet perjuangan bangsa akan dirusak oleh narkoba” ujar Joko Widodo. Dalam menangani narkoba dibutuhkan strategi khusus yakni keseimbangan penanganan antara pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan.

Pada acara peringatan tersebut, turut disertai dengan pemberian penghargaan kepada para penggagas gerakan anti narkoba, yang sudah berpartisi aktif bersama BNNP Bali dalam program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Diantara para penerima penghargaan, Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta turut serta menerima penghargaan tersebut. Penghargaan diserahkan oleh dr. I Ketut Suarjaya.

Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta menyampaikan rasa terimakasih atas penghargaan yang diperoleh. Wabup Kasta yang menjadi penggagas berdirinya BNK Kabupaten Klungkung juga menyampaikan bahwa Penghargaan ini juga dipersembahkan kepada BNK Klungkung sebagai satu-satunya BNK yang mengadakan MoU dengan Majelis Madya desa Pekraman, Kepolisian, dan BNK itu sendiri agar aturan-aturan yang sudah dibuat oleh BNK dapat dipergunakan di aturan-aturan (perarem) yang terdapat di Desa-Desa Pekraman di Kabupaten Klungkung.

Dalam acara tersebut juga diisi dengan kegiatan tari penyambutan, dan bondres serta hiburan lainnya. Turut hadir dalam acara peringatan tersebut, Kepala Sekolah SMA/K Bali Mandara Drs I Nyoman Darta MPd, Wakil Bupati Jembrana Made Kembang Hartawan, Bendesa adat Renon Denpasar I Wayan Sutama, Kepala Desa Sayan Ubud I Wayan Kantra, Perbekel Gri Mas Kecamatan Sawan Kabupaten Klungkung Sekretaris Desa Gri Emas Ketut Jaya Widiasa (PJ) beserta undangan terkait lainnya.

Tags:

Keterangan Gambar:

PENGHARGAAN - Wabup Made Kasta mendapatkan penghargaan dari BNNP Bali.

Ketut Sugiana

BALI TRIBUNE - Kondisi ruas jalan Nyambu di Dusun Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Bangli hancur lebur. Hancurnya jalan yang berstatus jalan kabupten itu sudah berlangsung sejak lama dan hingga kini belum tersentuh perbaikan.

Klian Dusun Tanggahan Peken I Nyoman Sariasa mengatakan ruas jalan nyambu dibangun sekitar sepuluh tahun lalu lengkap dengan sara penunjangnya (drainase). Hancurnya badan jalan sepanjang 1 kilo meter tersebut selain karena kondisi yang lembab juga disebakan setiap turun hujan air meluap ke badan jalan,” ungkap I Nyoman Sariasa sembari menambahkan, rusak jalan sudah berlangsung cukup lama.

Karena luput dari perbaikan ,warga yang memilki ternak di jalur tersebut berupaya menambal jalan yang rusak dengan adonan semen campur pasir. Kerusakan terparah terjadi di posisi jalan turunan yang ada gorong-gorongnya. “Diameter gorong-gorong sangat kecil sementara kalau hujan air yang datang dari timur sangat besar ,praktis air meluber ke badan jalan,” ungkapnya. Ia berharap pemerintah segera melakukan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak. “Jalan tersebut merupakan akses menuju Pura Dalem Nyambu selain itu banyak warga yang memilki usaha ternak,” jelasnya.

Anggota DPRD Bangli, Satria Yuda saat dikonfirmasi membenarkan rusaknya ruas jalan Nyambu tersebut. “Untuk di Dusun Tanggahan Peken jalan tersebut merupakan jalan satu-satunya berstatus jalan kabupaten,” ungkapnya.

Kata politisi dari PDIP itu, jika nantinya dilakukan perbaikan maka hanya memperbaikan badan jalan saja akan tetapi perlu dilakukan pengurugan agar jalan lebih landai dan gorong- gorong juga diperbesar, sehingga ketika turun hujan air tidak meluber ke badan jalan. ”Kalau tidak dilakukan pengurugan dan perbaikan gorong- gorong ,dalam waktu singkat saja badan jalan akan kembali hancur walupun nantinya jalan tersebut dihotmix,” jelasnya sembari mengungkapkan untuk proses perbaikan jalan tersebut membutuhkan anggran yang besar hampir Rp 1 miliar lebih.

Sementara pemeliharaan jalan dan jembatan dinas pekerjaan umum,IB Suandi mengatakan tim telah melakukan survey ,hasilnya kerusakan jalan cukup parah. Untuk perbaikan baru bisa dilakukan tahun 2019,karena untuk anggran rutin peruntukanya bagi kerusakan jalan berkisar 10-15 persen. “Perlu dilakukan peningkatan kekuatan aspal dan perbaikan sarana penunjangnya,” ujarnya . Untuk perbaikan jalan tersebut membutuhkan anggaran berkisar Rp 1,5 miliar sampai Rp 2 miliar.

Tags:

Keterangan Gambar:

HANCUR - Klian Dusun Tanggahan Peken tunjukkan kondisi jalan Nyambu yang hancur.

Agung Samudra

BALI TRIBUNE - Setelah mendapat sorotan lantaran kondisinya dinilai kurang layak, dermaga kayu di teluk Gilimanuk akhirnya direnovasi oleh Pemkab Jembrana. Dermaga kayu yang dibangun pada masa pemerintahan Bupati Jembrana I Gede Winasa tersebut kondisinya sudah mengalami kerusakan, kontruksi kayunya banyak yang sudah keropos dan membahayakan, sehingga harus direnovasi.

Untuk merenovasi dermaga kayu tersebut, Pemkab Jembrana melalui Dinas Pariwisata dan Budaya (Parbud) Kabupaten Jembrana menggelontorkan anggaran mencapai Rp 645 juta. Namun pembangunan dermaga pariwisata dengan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut pengerjaannya molor dua pekan dari waktu yang telah ditentukan. Seharusnya pengerjaannya dimulai pada akhir Juni 2018 lalu, namun kenyataannya baru dikerjakan minggu kedua di bulan Juli 2018.

Pantauan di lokasi proyek, Senin (16/7), sejumlah pekerja tampak sedang melaksanakan pekerjaan proyek, berupa pemasangan batu dan besi-besi. Sejumlah pekerja yang ditemui di lokasi membenarkan pekerjaan tersebut baru beberapa hari dimulai. Pengerjaan dermaga pariwisata tersebut dikerjakan oleh CV Cahaya Dewata yang berkantor di Jalan Pulau Jawa IV, No. 2 Kelurahan Dauhwaru, Jembrana. Rekanan pelaksana proyek kini harus mengejar batas waktu pengerjaan hingga 120 hari terhitung dari kontrak awal dibuat.

Kepala Bidang Pariwisata Dinas Parbud Kabupaten Jembrana, I Wayan Wenten dikonfirmasi Senin (16/7) mengakui kondisi dermaga kayu tersebut sudah rusak parah sehingga harus direnovasi. Ia mengakui pengerjaan proyek renovasi dermaga itu baru mulai dilakukan oleh rekanan seminggu lalu. Menurutnya, sesuai perencanaan, kontruksi dermaga untuk penunjang pariwisata dikawasan teluk Gilimanuk itu nantinya masih akan tetap mengunakan kayu dengan alasan agar kesannya lebih kelihatan alami. Sedangkan bagian ujung atau landasanya diperluas dengan menggunakan beton.

Dikatakannya, dermaga kayu itu akan dimanfaatkan oleh masyarakat pelaku pariwisata di Teluk Gilimanuk terutama untuk melayani pengunjung yang ingin naik perahu untuk melihat pemandangan keliling teluk atau yang ingin menyeberang ke Pulau Menjangan. “Tetap menggunakan kontruksi kayu, tapi landasannya diperluas menggunakan beto,” tandasnya.

Direktur CV Cahaya Dewata Made Wardani saat dikonfirmasi juga membenarkan pengerjaan proyek dermaga pariwisata tersebut baru dimulai sejak seminggu lalu. Namun pihaknya selaku rekanan pelaksana proyek Pemkab Jembrana meyakini dengan waktu penggarapan yang molor tersebut proses pengerjaannya akan berjalan dengan baik serta dengan kualitas hasil pekerjaannya yang bagus lantaran menurutnya pengerjaan proyek jembatan yang menjorok ketengah teluk ini selalu dipantau langsung oleh pihak konsultan pengawas di lokasi proyek. “Kita memang baru kerja seminggu lalu, tapi jangan khawatir pekerjaan pasti bagus karena tiap hari selalu diawasi oleh konsultan pengawas,” tandasnya.

Tags:

Keterangan Gambar:

RENOVASI - Pengerjaan proyek renovasi dermaga teluk Gilimanuk molor dari waktu yang ditentukan.

Putu Agus Mahendra

BALI TRIBUNE - Sebagi duta provinsi Bali dalam lomba sekolah sehat (LLS) tingkat nasional, berbagai persiapan dan pembenahan dilakukan SMPN I Bangli SMPN 1 Bangli, menyongsong penilaian yang akan dilaksanakan, Rabu (18/7). Kasek SMPN I Bangli I Wayan Widiana Sandi, Senin (16/7), menuturkan persiapan sudah dilakukan sejak SMPN I Bangli dinobatkan sebagai sekolah terbaik LSS tingkat provinsi tahun lalu.

Widiana Sandhi menyebutkan dalam LSS tingkat nasional yang menjadi pokok penilaian Trias UKS, kemudian sekolah sendiri memiliki visi dan misi. Kali ini ini visi misi yang diangkat yakni Catur Karya Eka Satya yang artinya empat usaha, satu tekad. “Program kami adalah UKS berbudaya. Sesuai dengan visi misi, terdapat empat pondasi, meliputi Jnana Pratyaksa, Abipraya Pratyaksa, Swaka Dharma Pratyaksa dan Adyutha Pratyaksa,” sebutnya.

Jnanan Pratyaksa yakni kegiatan UKS melalui pengajaran atau pendidikan, Abipraya Pratyaksa merupakan pelayanan kesehatan, Swaka Dharma Pratyaksa merupakan budaya lingkungan sekolah sehat, dan Adyutha Pratyaksa merupakan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi program kesehatan. Untuk penilaian nantinya tidak hanya diareal sekolah, namun lingkungan sekitarnya juga dinilai. “Penilaian dilakukan juga di lingkungan sekolah, jarak 500 meter dari sekolah. Maka pihak sekolah dan masyarakat sekitar senantiasa melakukan gotong royong untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat,” ujar Widiana Sandhi.

Disampaikan pula, sekolah memiliki 10 kelompok kerja (pokja) yang menjabarkan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan sekolah yang bersih dan sehat. Pokja meliputi informasi sehat, sanitasi, olahraga, pelopor peduli lingkungan dan jumantik, kriya sehat, spiritual sehat, kantin sehat, pelopor tanaman obat sekolah, pelopor pengolahan sampah dan limbah.

Tags:

Keterangan Gambar:

I Wayan Widiana Sandi

Agung Samudra

BALI TRIBUNE - Sebanyak 300 pohon terong yang ditanam di polibeg di halaman Kantor Koramil 07/Baturiti, Tabanan, dipanen, Senin (16/7). Panen terong sebagai wujud implementasi ketahanan pangan yang digagas Kodim 1619/Tabanan tersebut dihadiri Dandim 1619/Tabanan.

Dandim 1619/Tabanan Letkol Inf Abdullah Hasan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan atas keberhasilan yang ditunjukkan dengan upaya membantu ketahanan pangan yang dilakukan anggota Kodim 1619/Tabanan. Kegiatan ini merupakan tuntutan perorangan maupun satuan di jjaran TNI AD yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP) Yaitu membantu tugas pemerintah di daerah melalui fungsi utama pembinaan territorial. “Babinsa sebagai ujung tombak satkowil untuk terus bersama sama dengan rakyat mengatasi permasalahan yang ada di wilayah masing-masing termasuk di bidang pertanian dan melakukan pembinaan ketahanan pangan dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam secara efektif, efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan,” jelasnya.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Muspika Kecamatan Baturiti, Dinas pertanian Kabupaten Tabanan,UPTD Kecamatan Baturiti, beserta undangan lainnya. Hadir pula seluruh Danramil jajaran Kodim 1619/Tabanan dan Pasiterdim.

Tags:

Keterangan Gambar:

PANEN – Dandim Tabanan panenterong di halaman Kantor Koramil 07/Baturiti, Senin16/7).

Komang Arta Jingga

BALI TRIBUNE - Para nasabah LPD Adat Tanggahan Peken, Sulahan, Kecamatan Susut, Bangli kembali mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangli, Senin (16/7). Tujuan mereka datang untuk kedua kalinya ke Kejari Bangli untuk melakukan koordinasi. Kedatangan para nasabah LPD Tanggahan Peken diterima oleh Kasi Intel, Marhanianto, SH.

Ditemui usai menerima para nasabah LPD Tanggahan Peken, Kasi Intel Marhanianto SH mengatakan mereka yang datang adalah perwakilan dari nasabah LPD Tanggahan Peken yang uangnya dalam bentuk tabungan atau deposito yang tidak bisa dicairkan atau ditarik. “Ada tujuh orang yang kami terima, mereka adalah perwakilan dari para nasabah,” ujar Marhanianto SH.

Kata Kasi Intel, sebelumnya, pada bulan Maret 2018 para nasabah sempat datang ke kantor Kejaksaan untuk mengadukan persoalan yang membelit LPD Tanggahan Peken. Bahkan dari perwakilan nasabah mengatakan kalau pengurus berjanji tanggal 15 Juni 2018 ada pengembalian uang nasabah. “Nyatanya hingga lewat satu bulan untuk pengembalian tidak terpenuhi,sehingga mereka datang kembali ke kantor Kejaksaan untuk minta perlindungan,” ungkap Marhanianto.

Beber Marhanianto, dari keterangan perwakilan nasabah yang diterima, disebutkan berdasarkan hasil audit tim, ada jumlah uang nasabah Rp19,3 Miliar tapi dalam rapat kecamatan terungkap uang nasabah membengkak menjadi Rp 27 Miliar lebih. “Para nasabah meminta bantuan atau perlindungan agar uang mereka bisa lembali,” jelas Marhanianto.

Ia menambahkan bahkan nasabah sempat bertanya jika nantinya ditempuh lewat penegakan hukum ,apakah uang mereka bisa kembali. “Sepertinya ada ketakutan dari nababah kalau uangnya tidak kembali, kami sampaikan bahwa tidak ada yang bisa menjamian uang tersebut bisa kembali atau tidak,” ujar pria asal Singaraja ini.

Disinggung terkait penanganan kasus ini, kata Marhanianto secara resmi memang belum ada yang melapor atau hanya sebatas minta perlindungan saja, namun demikian pihaknya segera akan turun melakukan penyelidikan. “Jika nantinya ditemukan unsure merugikan keuangan Negara akan kami proses sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegasnya. Ketika ditanya kalau kasus ini juga ditangani pihak kepolisian? Sah-sah saja warga melapor baik itu ke polisi mapun ke kejaksaan, namun ada tahap- tahap terntentu akan dilakukan kordinasi antar lembaga.

Sementara pasca dilakukan klarifikasi terhadap pelapor yakni Ni Wayan Juniartini (53) dan Ni Kadek Ariati (32) keduanya asal Dusun Tanggahan Peken,Desa Sulahan,Susut ,tim penyidik reskrim Polres Bangli terus mendalami kasus dugaan pengelapan dana nasabah LPD Tanggahan Peken. Buktinya tiga karyawan LPD Tanggahan Peken yakni I Wayan Norlan, I Wayan Sutrisna, I Wayan Suyadnya. “Memang tiga karyawan kami undang untuk dimintai klarifikasi,” ujar KBO Reskrim Iptu Sang Nyoman Mariasa.

Menurut Iptu Sang Nyoman Mariasa, klarifikasi dilakukan untuk mengetahui benar tidaknya klarifikasi dari pelapor. Dari hasil klarifikasi itui nanti kasusnya akan digelarkan dan dari hasil gelar akan disimpulkan apakah ada perbutan melawan hukumnya. “Nanti akan ada lagi yang kami undang untuk diklarifikasi,” ujar Sang Nyoman Mariasa.

Tags:

Keterangan Gambar:

BERSAMA - Kasi Intel Kejari Bangli Marhanianto SH bersama nasabah LPD Tanggahan Peken, Senin (16/7).

Agung Samudra

BALI TRIBUNE - Keberadaan baliho yang sudah rusak dan masih tetap bertengger, selain merusak pemandangan juga membuat kumuh lingkungan. Seperti keberadaan baliho rusak di pertigaan menuju Desa Demulih,Susut Bangli.

Baliho yang kebanyakan milik sekolah-sekolah pariwisata tersebut, justru dibiarkan meski kondisinya sudah rusak.”Sudah sejak lama baliho dipasang, ketika rusak tidak ada yang memindahkan,” ujar warga, I Wayan Darmawan, Senin (16/7). Dikhawatirkan jika baliho ukuran jumbo itu samapi roboh dan menimpa pengguna jalan. Untuk itu dia mendesak instasi terkait mencabut saja baliho yang sudah rusak.

Menurunya, kawasan tersebut cukup trategis untuk memasang bahilo atau pun spanduk. Meski demikian agar pihak terkait juga memperhatikan lingkungan sekitar, agar tidak kawasan tersebut terkesan kotor dan kumuh. “Kalau sudah tidak dibutuhkan sebaiknya dirapikan saja, jangan dibiarkan rusak dan terbengkalai,” imbuhnya.

Sekretaris Satpol PP dan Damkar Bangli Dewa Agung Suryadharma menyampaikan memang baliho di seputaran pertigaan Demulih kebanyakan sekolah swasta, dan mereka sudah membayar pajak. “Sebetulnya sudah habis waktu pemasangnnya, namun belum lama ini kembali dilakukan perpanjangan sehingga baliho tidak diturunkan. Dari sekian baliho baru satu pemasang yang menyampaikan pemberitahuan pada kami. Untuk baliho yang sudah diperpanjang dan ada kerusakan menjadi tanggung jawab pemasang,” ungkapnya.

Disampaikan, bahwa pihaknya tidak bisa langsung menurunkan baliho, lantaran pihaknya tidak memagang data, baliho mana saja yang sudah habis waktu pemasangan. “Pajak dibayarkan langsung di Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD), dan kami tidak mendapat tembusan yang mana saja baliho sudah membayar pajak, kemudian batas waktu pemasangan. Ini yang menjadi kendala kami di lapangan,” sebutnya.

Tags:

Keterangan Gambar:

TURUNKAN - Petugas Pol PP turunkan baliho rusak yang terpasang di pertigaan menuju desa Demulih,Susut, Senin (16/7)

Agung Samudra

BALI TRIBUNE - Kondisi Perusahan plat merah milik Pemkab Klungkung PDNKK (Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala) Klungkung, kini mulai tertatih-tatih. Perusahaan daerah yang berlokasi di seputaran Jalan Puputan, Semarpura itu tengah dalam kondisi megap-megap ini sudah terancam kolaps. Perusda ini kinerjanya selama ini terbebani utang yang cukup besar, gaji dan iuran BPJS karyawannya pun belum dibayar, beberapa bulan masih menunggak di BPJS.

Dirut PDNKK Klungkung I Wayan Sukadana yang merasa bertanggung jawab atas jalannya Perusda ini mengajukan pengunduran dirinya menyikapi kondisi tersebut. Dirinya sudah berbuat maksimal mengungkapkan, hingga saat terdapat 10 karyawan yang bekerja di PDNKK Klungkung. Semuanya belum menerima gaji sejak bulan April lalu. Sementara, iuran BPJS Kesehatan karyawan pun belum dibayarkan sejak 7 bulan lalu."Gaji sering saya talangi dulu. Karyawan cashbon ke saya sampai Rp.30 juta. Itupun belum termasuk saya tidak dapat gaji," ujar I Wayan Sukadana.

Iuran BPJS Kesehatan untuk karyawan pun masih menunggak sejak Januari 2018. Awalnya Sukadana juga menalangi pembayaran iuran BPJS Kesehatan tersebut untuk 5 bulan dari uang pribadi. Namun ternyata ada kebijakan baru dari BPJS, jika tunggakam harus dibayarkan klop selama 6 bulan. "Minggu-minggu ini kita bayar karena ada uang dari pembayaran karcis dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. BPJS kalau tidak salah kami menunggak Rp 7 Juta dan gaji pegawai sekitar Rp17 Juta," ungkapnya.

Selain itu, hingga saat ini PDNKK Klungkung juga masih memiliki hutang sebesar Rp180 juta. Sementara piutang hanya sekitar Rp.150 juta yang berasal dari RSUD Klungkung dan BPKPD. Dalam sebulan, PDNKK yang memiliki unit usaha percetakan, jual alat tulis kantor,sarang walet, dan penjualan kain rang-rang Nusa Penida ini dalam sebulan rata-rata mendapatkan pemasukan Rp 35 juta, dan biaya operasional diluar utang mencapai Rp 25 juta. "Tunggakan dan utang ini terjadi karena cashflow atau perputaran uang yang masih lambat. Ini karena SKPD yang biasanya bayar pakai termin, bahkan bisa 6 bulan baru bayar," jelas Sukadana.

Menurut I Wayan Sukadana sudah secara resmi mengajukan surat pengunduran diri selaku dirut PDNKK per 2 Juli 2018. Ia mundur karena akan fokus mengelola akomodasi pariwisata yang dikelolanya di Nusa Penida. Selain itu, Sukadana juga masih sibuk dengan kegiatannya sebagai sekretaris PHRI Klungkung. "Saya mengundurkan diri secara resmi tertanggal 2 Juli 2018. Tapi secara lisan atau obrolan dengan Bupati kira-kita sejak 3 sampai 4 kali, saya hendak mundur. Dengan berbagai pertimbangan, baru disetujui secara lisan sekarang," jelas Sukadana.

Namun demikian, pihaknya tidak serta mundur begitu saja. Sebelumnya ia akan mengadakan rapat dan menyampaikan pertanggungjawaban keuangan serta adminstrasinya. "Setelah semua proses itu, barulah nanti Bupati yang memutuskan," bebernya.

Tags:

Keterangan Gambar:

Wayan Sukadana.

Ketut Sugiana

BALI TRIBUNE - Kasus penyakit suspect DB kembali ditemukan di Kabupaten Klungkung utamanya di kawasan wisata baru di Kepulauan Nusa Penida. Yang mengalami suspect DB kali ini seorang pasien wisatawan asal Spanyol, Christine Ochoe (23) harus dirawat di RS Pratama, Nusa Penida sejak Minggu (15/7).

Wisatawan Wanita tersebut terbaring lemah, karena gejala suspect demam berdarah dan dirinya harus rela menghabiskan waktu liburannya dalam perawatan di Zal di Rumah Sakit Pratama, Nusa Penida. Plt Dirut RS Pratama dr.Rai Sutapa menjelaskan, pasien tersebut masuk ke RS Pratama Nusa Penida, Senin(16/7), menyebutkan wisatawan yang mengalami sakit DB tersebut diawali dengan gejala demam hingga menggigil. "Sebelum ke Nusa Penida, wisatawan itu sudah sempat jalan-jalan ke Ubud dan Tulamben," ujar Rai Sutapa.

Dirinya menyebutkan, saat berada di Tulamben, pasien asal Spanyol Christine sempat menggigil dan cek laboratorium di RS Balimed Karangasem. Namun demikian, Christine tetap nekat melanjutkan liburannya dan menginap di Nusa Penida sehingga yang bersangkutan terkapar sakit karena sudah parah. "Saat ini pasien tersebut masih mendapat perawatan yang itensif," ujar Sutapa.

Sementara itu memasuki musim penghujan, Dinas Kesehatan Klungkung terus melakukan langkah pencegahan penyakit DB yang siklusnya diperkirakan jatuh bulan Agustus mendatang.Seuai data di RSUD Klungkung, pasien suspect DB atau penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aides Agypty ini hingga Januari-Juni 2018 mencapai 59 pasien. Dengan rincian pada Januari 13 pasien, Februari 11 pasien, Maret 16 pasien, April 6 pasien, Mei 8 pasien, Juni 5 pasien.Hal itu ditegaskan Dirut RSU Klungkung terkait penanganan pasien DB yang dialami wisatawan Spanyol tersebut. "Pasien tersebut sudah mendapat penanganan medis," ujar dr I Nyoman Kesuma, Senin (16/7) .

Dihubungi terpisah Kasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular I Wayan Kariana menjelaskan, hampir semua desa di Klungkung endemis demam berdarah. Sehingga pihaknya melakukan langkah preventif dengan gencarkan PSN, dan sosialisasi tentang pencegahan DB. Termasuk penyelidikan epidemologi jika terjadi kasus.

Dinas Kesehatan pun telah mengintruksikan seluruh puskesmas untuk melakukan langkah-langkah preventif. Salah satunya dengan menggencarkan penyuluhan dan abatisasi di masyarakat. "Kasus DB rentan terjadi di hampir seluruh wilayah di Klungkung, tidak saja di desa-desa namun juga wilayah perkotaan," beber Wayan Kariana.

Tags:

Keterangan Gambar:

dr Nyoman Kesuma

Ketut Sugiana

BALI TRIBUNE - Memasuki High Season atau musim liburan yang mulai sejak Juni lalu, aktifitas pariwisata di Karangasem sedikit menggeliat setelah sempat mati suri saat status Gunung Agung dinaikkan ke level IV atau awas pada September 2017 lalu, dimana saat itu wisatawan asing banyak yang meninggalkan Bali khususnya Karangasem.

Namun sejak Juni lalu dimana musim liburan mulai, kunjungan wisatawan asing maupun domestik mengalami peningkatan kendati belum signifikan. Ketua PHRI Karangasem I Wayan Tama kepada wartawan, Senin (16/7), membenarkan terkait adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Bumi Lahar Karangasem, peningkatan kunjungan terjadi pada Juli yang merupakan musim libur sekolah.

Selain itu menurut dia Juli hingga Desember mendatang merupakan High Season untuk wisatwan asing dimana saat itu kunjungan wisatwan asing ke Bali biasanya akan mengalami peningkatan. Pihaknya optimis kunjungan wisatawan asing ke Karangasem juga akan mengalami peningkatan. “Ya, sejak akhir Juni mulai ada peningkatan kunjungan. Saat ini tingkat hunian hotel sudah menyentuh 40 persen,’’ ungkap Wayan Tama yang juga anggota DPRD Karangasem dari Fraksi Golkar.

Diakuinya, masa terjadinya erupsi Gunung Agung utamanya saat Gunung Agung dinaikkan ke level IV merupakan masa paling sulit bagi pelaku wisata di Karangasem, bahkan tidak sedikit hotel dan restaurant terpaksa tutup dan hingga kini belum beroperasi lagi yang berbuntut pada karyawan hotel yang dirumahkan.

Kecemasan para pelaku wisata kembali terjadi ketika Gunung Agung kembali meletus dengan lontaran lava pijar yang mengakibatkan bagian areal vegetasi di lereng atas Gunung Agung terbakar papda 2 Juli lalu. Diakuinya saat itu banyak ada pembatalan pemesanan kamar hotel oleh agen maupun wisatawan yang akan ke Karangasem. Meski demikian beruntung pembatan booking kamar hotel tidak selalu dibarengi pembatan rencana kunjungan, namun kejadian tersebut sempat mengganggu psikis para pelaku pariwisata termasuk pariwisata di kawasan Candidasa.

Disebutkannya, obyek wisata Candidasa sebenarnya sangat aman untuk dikunjungi kendati dalam kondisi Gunung Agung erupsi sekalipun. Pasalnya Candidasa jauh di luar radius berbahaya yang ditetapkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Namun faktanya, saat erupsi 2 Juli lalu banyak wisatawan asing yang enggan memanfaatkan jasa akomodasi pariwisata yang tersedia di sana. “Sebagian wisatawan memang tidak membatalkan kunjungannya, tapi mereka nginapnya di Denpasar,’’ terangnya.

Secara umum, lanjutnya, sektor pariwisata Karangasem di Tahun 2018 ini jauh lebih bergairah dibandingkan akhir tahun 2017. Menurut Tama, saat terjadi erupsi besar pada periode September sampai November 2017, tingkat hunian hotel jatuh hingga di bawah 10 persen. Saat itu banyak banyak hotel yang bangkan harus berhenti beroperasi, banyak juga yang terpaksa merumahkan sebagian karyawannya. Meski saat ini aktivitas vulkanik Gunung Agung belum reda, Tama cukup optimis tingkat kunjungan dan tingkat hunian hotel pada masa high season akan jauh lebih baik daripada kondisi sekarang. Selama tiga bulan masa hing season sampai awal September, tingkat hunian diperkirakan mampu menyentuh angka 60 persen.

Tags:

Keterangan Gambar:

NIKMATI - Wisatawan asing tengah menikmati keindahan panorama alam pasir putih, Desa Bugbug, Karangasem.

redaksi

BALI TRIBUNE - Setelah pada sidang paripurna (10/7) lalu, sejumlah fraksi DPRD Kabupaten Gianyar menyampaikan Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Gianyar terhadap penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2017. Kini, giliran Pj Bupati Gianyar, I Ketut Rochineng menyampaikan jawaban atas PU Fraksi-Fraksi DPRD Gianyar pada Rapat Paripurna III yang dipimpin Wakil DPRD Kabupaten Gianyar, I Made Togog di Ruang Sidang DPRD Kab. Gianyar, Senin, (16/7).

Terhadap PU Fraksi Demokrat yang disampaikan I Ketut Karda, salah satunya tentang belanja tak terduga yang direncanakan sebesar Rp. 1,5 milyar terealisasi sebesa Rp. 180.839.360. Hal ini dikarenakan, pemnafaatan belanja tak terduga dipergunakan secara selektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Realisasi belanja lebih rendah sebesar Rp. 117,45 milyar lebih terdiri atas belanja operasional, belanja modal, dan belanja tak terduga diakibatkan adanya pemindahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi dan efisiensi terhadap Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.

Selanjutanya, PU Fraksi Partai Hanura-Nasdem yang disampaikan Ida Bagus Manu Atmaja, Pj Bupati Rochineng menyampaikan terima kasih atas apresiasinya, dan ke depan akan berupaya lebih baik lagi dalam tata cara pengelolaan keuangan daerah agar opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali dapat dipertahankan kembali.

Jawaban atas PU Fraksi Gerindra yang disampaikan Cokorda Gede Putra Pemayun, salah satunya tentang konsistensi Pemerintah Kabupaten Gianyar terhadap rencana moratorium toko modern yang berjejaring, Pemkab Gianyar tetap konsisten dengan terlebih dahulu akan melakukan kajian terhadap jumlah jarak toko modern yang ada di Kabupaten Gianyar. Begitu juga terkait upaya optimalisasi peningkatan PAD serta atas laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara menanggapi PU Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Nyoman Amerthayasa, Pj Bupati menyampaikan terkait penurunan retribusi daerah tahun 2016 ke tahun 2017, Pemkab Gianyar telah melakukan terobosan program inovatif di tahun 2018 berupa intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan retribusi daerah tahun 2018. Sejalan dengan kebijakan transaksi non tunai, Pemkab Gianyar telah menyiapkan transaksi retribusi yang menggunakan system e-Money sehingga mampu mencegah kebocoran retribusi. “Hari ini kita menyampaikan jawaban dari bupati atas PU Fraksi DPRD. Dan kita lanjutkan pada proses berikutnya pada Sidang Gabungan yang kita rencanakan minggu depan. Ini merupakan kewajiban, bahwa LKPJ dari Pemerintah Kabupaten untuk dipertanggungjawabkan kepada DPRD selaku wakil rakyat di Kabupaten Gianyar,” terang Rochineng.

Tags:

Keterangan Gambar:

SAMPAIKAN - Pj Bupati Gianyar I Ketut Rochineng sampaikan jawaban atas PU Fraksi-Fraksi DPRD Gianyar pada Rapat Paripurna III DPRD Kabupaten Gianyar.

redaksi

BALI TRIBUNE - Pasca mundurnya Dirut PDNKK Wayan Sukadana, jajaran Pemkab Klungkung kelimpungan tangani perusahan plat merah miliknya. Untuk itu Pemkab Klungkung akan berupaya menyelamatkan kondisi keuangan Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala (PDNKK) Klungkung.

Kabag Peremonomian Pemkab Klungkung I Ketut Sena, Senin (16/7), menjelaskan, kondisi PDNKK sejak lama sudah terseok-seok. Maka perlu dilakukan langkah penyelamatan perusahaan daerah ini, salah satunya dengan cara penyertaan modal. "PDNKK perlu cepat dilakukan langkah pengelamatan. Arahnya mungkin bisa ada penyertaan modal salah satunya," jelas Ketut Sena.

Menurutnya perlu ada komitmen yang sama antara legislatif dan eksekutif terkait hal ini. Dikarenakan dalam penyertaan modal tersebut harus ada proses baik di eksekutif maupun legislatif. "Penyertaan modal pun tidak singkat, ada prosesnya," ujarnya.

Selain itu, perlu juga dilakukan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen PDNKK. Evaluasi dengan melakukan audit untuk menghitung neraca bisnis dari PDNKK. Dari audit itu nanti akan dievaluasi mulai dari hutang, pendapatan, permodalan, sumber daya manusia, hingga berapa aset yang harus diperbaharui. "Pernyertaan modal harus juga diawali dengan evaluasi manajeman PDNKK. Rugi juga kalau modal besar, tapi kurang ditunjang sumber daya manusia yang mempuni untuk mengeloka PDNKK," jelasnya.

Peran dewan pengawas pun harus berperan dalam mengontrol PDNKK. Saat ini ada tiga dewan pengawas PDNKK yakni dari unsur birokrasi, I Wayan Ardiasa (Kadis Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung), dari unsur Masyarakat, I Made Sucita dan dari unsur Pengusaha, I Nyoman Sudira. "Masalah ini kita mau rapatkan dulu. Terlebih dirut dirut PDNKK sudah mengundurkan diri. Kita harus rapat dulu, agar sesuai regulasi. Kita proses pengunduran dirinya, untuk dapat petunjuk pimpinan, Bupati dan Sekda," terangnya.

Tags:

Keterangan Gambar:

Ketut Sena, SH.

Ketut Sugiana

BALI TRIBUNE - Pendaftaran Calon Legislatif tahun 2019 Partai Golongan Karya (Golkar) di KPU Tabanan, Selasa (17/7), mendadak panas dan heboh. Kader Golkar sekaligus incumbent, Ni Made Meliani histeris saat tahu namanya tidak tercantum dalam berkas yang di daftarkan ke KPUD Tabanan. Yang ada, justru ada penumpang ‘gelap’, yakni salah satu kader Partai Hanura yang masuk daftar caleg Partai Golkar. Bahkan nama-nama kader ‘incumbent’atau petahana banyak yang ‘hilang’.

Padahal sesuai dengan rapat koordinasi internal DPD II Partai Golkar Tabanan, nama Ni Made Meliani yang juga Wakil Ketua DPRD Tabanan, ada pada posisi nomor urut satu. Hanya saja begitu berkas didaftarkan oleh Ketua DPD II Golkar Tabanan, Nyoman Arya Budi Giri alias ABG didampingi Sekertaris Golkar Nyoman Suarsedana, nama Meliani “hilang”. Kontan saja kader Srikandi itu marah besar. DIa mencak-mencak kepada ABG menanyakan alasan dirinya tidak didaftarkan.

Awalnya Partai Golkar mendaftarkan para calegnya ke KPU Tabanan sekitar pukul 11.00 Wita. Hanya berkas dikembalikan KPU Tabanan karena ada beberapa bakal caleg, tidak mencantumkan foto diri. Selain itu, nama ABG salah ketik atau berbeda antara pada SK Pusat dengan di KTP. Di SK tertulis Arya Budi Tiri sementara di KTP adalah Arya Budi Giri.

Saat itu juga, ABG didampingi Nyoman Suarsedana, pun balik kanan untuk meperbaiki kesalahan. Sekitar pukul 15.30 Wita, mereka berdua datang lagi untuk menuntaskan pendaftaran. Beberpa menit kemudian datang Made Meliani. Dengan penuh senyum langsung menuju ke lantai dua tempat pendaftaran.

Ia pun mengecek berkas yang disetorkan, pada saat berkas berita acara penerimaan sudah ditandatangani. Hanya saja berkas dirinya yang sehari sebelumnya dikumpulkan hilang alias tidak masuk daftar.

Seketika emosi Made Meliani memuncak. Ia menghardik ABG di hadapan staff KPUD Tabanan yang tengah bekerja.

Suasana menjadi tegang dan panas. Salah seorang kader Partai Golkar Tabanan, lalu meminta ruangan khusus. Meliani, ABG serta Nyoman Suarsedana menuju ruangan Ketua KPU Tabanan. Di dalam ruangan lalu terjadi keributan, Made Meliani menangsi histeris.

Ketika dikonfirmasi Nyoman Arya Budi Giri berdalih, ada kekeliruan administrasi. Ia juga menyebutkan tidak ada pergeseran nama caleg. Bahkan, kata dia, dalam berkas yang salah nama 6 orang petahana sudah didaftarkan. "Tadi ada kekeliruan administrasi, tidak ada yang digeser. Jadi biasalah di partai ada seperti itu. Kita selesaikan untuk membesarkan partai Golkar Tabanan," dalihnya.

Bahkan ia juga memastikan nama Made Meliani akan masuk daftar. Hanya perlu waktu karena sekarang tidak memungkinkan. Masuknya nanti tanggal 20 Juli. Bisa dimonitor. "Pasti masuk tapi perlu waktu," tambahnya.

Sementara itu, Ni Made Meliani mengatakan namanya tidak masuk setelah dirinya datang dan mengecek namanya. Padahal sebelumnya sudah tandatangan sillon dan berkas sudah dilengkapi. Saya sudah naken silion kemarin," ujarnya dengan nada tinggi.

Terkait dengan namanya tidak tercantum, ia mengaku tidak tahu. Ia menyarankan menanyakan kepada yang mencopot. "Saya tidak tahu, tanyakan kepada yang mencopot. Saya juga tidak lihat siapa saja yang masuk, karena saya hanya melihat nama saya tidak ada," ujarnya dengan nada kesal.

Bahkan terkait hal ini ia tidak akan mengambil jalur hukum. Karena ia mempercayai ketua induk partai. "Kata ketua tadi nama saya akan dimasukkan, tolong wartawan catat omongan itu," tegasnya.

Sementara itu Ketua KPU Tabanan, Luh Dara Yoni mengatakan bukan ranah KPU dan menyarankan diselesaikan ke internal partai. "Kami menerima berkas sudah lengkap sehingga kami sahkan," tegasnya.

Kata dia, kalau mau diganti, atau seperti apa itu tergantung partai dengan aturan perbaikan sesuai jadwal. "Masalah diganti atau tidak, tergantung partai kalau ada yang mengundurkan diri," tegasnya seraya menyebutkan hingga pukul 18.00 Wita baru ada 7 partai yang mendaftar.

Tags:

Keterangan Gambar:

MENCAK - MENCAK - Meliani mencak-mencak kepada ABG menanyakan alasan dirinya tidak terdapat dalam daftar Caleg yang didaftarkan ke KPUD Tabanan.

News Group:

Headline Sub

Komang Arta Jingga

BALI TRIBUNE - Pertumbuhan penduduk yang pesat di Kabupaten Jembrana juga berdampak pada semakin meningkatnya kebutuhan akan air bersih. Namun kondisi tingginya permintaan air bersih ini sampai saat ini belum sebanding dengan sumber air yang ada.

Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Amerta Jati Kabupaten Jembrana, Ida Bagus Kertha Negara dikonfrimasi Selasa (17/6), mengatakan permintaan sambungan baru air bersih di kabupaten ujung barat pulau dewata selalu meningkat setiap tahunnya dan saat ini sudah ada 5.296 sambungan. “Permintaan sambungan baru per tahun antara 800 sampai 1.000. Ini merupakan dampak dari pertambahan penduduk,” ungkapnya.

Dengan semakin meningkatnya permintaan sambungan baru itu, pihaknya mengaku setiap tahun juga harus memperluas jaringan dan penambahan sambungan baru hingga 1000 sambungan pertahun. Ditengah kondisi semakin bertambahnya permintaan sambungan baru air bersih yang harus dilayani, pihaknya mengaku semestinya juga harus diimbangi dengan penambahan sumber air bersih. “Sumber air harus bertambah, produksi dan bahan bakunya juga harus bertambah,” ujarnya.

Untuk mengatasi tingginya permintaan air bersih, pihaknya telah melakukan pemetaan dan mendata produksi air diwilayah Kabupaten Jembrana. Pihaknya mengakui sumur bor yang dimiliki yakni sebanyak 35 unit hanya mampu memproduksi air bersih sebanyak 20 liter perdetik. Diakuinya usia sumur bor yang dihandalkan juga sudah berusia tua diatas 20 tahun sehingga produksinya semakin menurun. Sedangkan untuk pembuatan sumbur bor juga tidak bisa dilakukan sembarangan. “Untuk pembuatan sumur bor juga lokasinya harus di utara jalan nasional agar air bersih yang dihasilkan tidah bercampur dengan air laut (korosi),” jelasnya.

Penambahan sumur baru sejak 5 tahun terakhir hanya 5 sumur. Begitupula kendati pihaknya juga memanfaatkan air baku dari aliran sungai di hilir untuk tambahan sumber air, namun belum semua wilayah memiliki Instalasi Pengolahan Air (IPA) dari hulu dan grafitasi. Untuk memenuhi kebutuhan air 12 ribu lebih pelanggan di Kecamatan Negara dan Jembrana, saat ini pihaknya masih menghandalkan sumber air baku dari 15 unit sumur bor dan hanya 1 sumber air permukaan di Pangkung Gayung, Kelurahan Baler Bale Agung, Negara. “Di Negara dan Jembrana kurang 74 liter per detik dan sekarang belum ada penambahan produksi air,” sebutnya.

Suplai air bersih kepada 4.800 pelanggan di Kecamatan Mendoyo, pihaknya menghandalkan 4 sumur bor dibantu 1 IPA di Desa Yehembang dan grafitasi dari Pangkung Apit dan Pangkung Biah Penyaringan. Begitupula untuk mensuplai air ke 1.900 pelanggan di Kecamatan Pekutatan pihaknya menghandalkan 4 sumur dan 1 IPA di Yeh Satang. “Di Mendoyo kita masih kurang 20 liter perdetik dan di Pekutatan kurang 4 liter per detik,” ujarnya.

Sedangkan untuk mensuplai air bersih kepada 5.296 pelanggan di Kecamatan Melaya yang saat ini hanya menghandalakan 10 sumur, justru pihaknya akan dibantu suplai air bersih dari luar Jembrana yakni dari suplai air Burana (Buleleng-Jembrana) yang bersumber dari Bendungan Titab, Buleleng. Jembrana diberikan pasokan air bersih sebanyak 50 liter perdetik yang akan disalurkan untuk wilayah Melaya dan Gilimanuk. “Kita malah didukung dari luar dan untuk pembangunan jaringan air Burana ini ada beberapa fase yang dilaksanakan Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida dan SPAM Regional, sekarang masih berjalan dan optimal 2021. Itu untuk membantu suplai dari Desa Tukadaya kebarat. Hanya untuk diwilayah Negara yang belum ada tambahan sumber air ” paparnya.

Dampak dari minimnya sumber air tersebut diakuinya akan dirasakan oleh masyarakat saat jam puncak terutama didaerah dataran tinggi. “Saat beban puncak memang akan terasa dampaknya,” ujarnya.

Tags:

melaya

sumur

air bersih

Instalasi Pengolahan Air (IPA)

hulu

grafitasi

Keliling Bali

Keterangan Gambar:

SUMUR BOR - Puluhan sumur bor yang diandalkan sebagai sumber air bersih sudah berusia tua sehingga produksinya juga menurun.

Putu Agus Mahendra

BALI TRIBUNE - Beberapa peternak ayam petelor di Bangli mengeluh karena kesulitan mendapatkan bibit ayam. Banyak peternak terpaksa mengosongkan kandangnya sambil menunggu mendapatkan bibit ayam.

”Hampir sebulan kami mengosongkan kandang karena kesulitan mendapatkan bibit ayam,” ujar peternak ayam petelor I Nyoman Suparta, Selasa (17/7). Menurutnya, bibit ayam didatangkan dari wilayah Tabanan dengan harga Rp 3800 per ekornya untuk bibit ayam usia 1 minggu. “Harga bibit tinggal dikalikan sesuai usia bibit,” sebutnya.

Kata Suparta krisis ayam terjadi karena kebutuhan telor saat Idul Fitri sangat tinggi yang dibarengi dengan tingginya harga telor. “Ketika memasuki bulan puasa sampai Idul Fitri harga telor sangat tinggi, peternak berlomba-lomba menjual telor, bahkan telor untuk bibit juga terjual,” kata peternak ayam asal Desa Pengiangan, Susut, Bangli.

Di tengah kesulitan mendatangkan bibit ayam, Nyoman Suparta mengaku terpaksa menosongkan kandangnya. “Biasanya bulan Juni sudah mendatangkan bibit, karena tidak dapat membeli bibit kandang dengan kapasitas 2000 ekor ayam kini mengganggur,” jelas peternak yang memelihara 8000 ekor ayam petelor.

Disinggung harga telor, I Nyoman Suparta mengatakan mengalami kenaikan, sebelumnya harga ukuran besar (TB) Rp 39.000 per kratnya (isi 30 butir) naik Rp 42.000 per krat. Sedangkan untuk telor ukuran sedang dari Rp 37.000 per kratnya naik menjadi Rp 40.000 per kratnya..Naiknya harga telor juga dibarengi dengan naiknya harga pakan ,semisal dedak yang dulunya harganya Rp 3200 per kilo naik Rp 3500 per kilonya. Begitu pula untuk jagung awalnya Rp 3700 per kilo naik menjadi Rp 4000 per kilo. “Walaupun terjadi kenaikan pakan ,peternka masih bisa bernafas dengan harga telor saat ini,” jelas pria yang juga seorang kontraktor ini.

Naiknya harga telor dikarenakan produksi telor menurun dampak dari banyak peternak di saat bulan puasa sampai Idul Fitri lebih memilih menjual ayamnya yang masih produktif. “Peternak tergiur dengan harga ayam yang tinggi saat itu, ayam yang sejatinya belum termasuk afkiran atau masih produktif juga dijual, sehingga telor langka dipasaran dan berdampak naiknya harga telor,” ujar I Nyoman Suparta.

Selain itu kenaikan harga telor juga disebabkan karena banyak ayam yang terserang penyakit akibat cuaca yang dingin yang disertai hujan. “Cuaca yang tidak bersahabat menyebabkan banyak ayam milik peternak terserang penyakit, sehingga berdampak pada turunnya produksi telor,” sebut I Nyoman Suparta sembari menambahkan cuaca dingin yang disertai hujan ayam rentan terserang penyakit Ngorok.

Tags:

Keterangan Gambar:

KOSONG - Kandang ayam kosong, karena tidak dapat bibit ayam.

Agung Samudra

BALI TRIBUNE - Peringatan Hari Koperasi ke-71 tahun 2018 jatuh pada tanggal 12 Juli lalu, di Kabupaten Tabanan peringatan Hari Koperasi dipusatkan di Gedung Pertemuan KUD Penebel, Selasa (17/7) dengan tema Penguatan Koperasi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Bupati Tabanan dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wabup Sanjaya mengungkapkan, melalui tema peringatan tahun, ini dirinya berharap koperasi semakin tumbuh kuat sebagai gerakan ekonomi rakyat, mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, bersaing dan memberikan kontribusi positif dalam ekonomi global. “Saya berharap koperasi semakin tumbuh dan berkembang serta mampu menggerakkan semua bidang usaha, menyerap aspirasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya,” ungkapnya.

Dikatakannya pertumbuhan koperasi di Tabanan sudah cukup dinamis sampai tahun 2018 ini. Kemajuan secara kuantitas sudah sepantasnya diikuti dengan kemajuan kualitas. Untuk itu pihaknya mengajak para penggerak koperasi untuk selalu introspeksi, meningkatkan mutu sdm dan kerja sama serta kembali pada jati diri koperasi. “Saat ini persaingan semakin ketat, maka koperasi harus memikirkan cara bagaimana membangun koperasi supaya tidak kalah dengan yang lain. Sumber daya manusia dan manajemen harus dibenahi. Jika sudah begitu maka pasti koperasi akan semakin kuat dan lebih bagus lagi. Pemilihan dan ijin koperasi juga harus jelas dan selektif,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut dirinya mengajak untuk bersama-sama mengenang jasa Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi, dan juga orang-orang yang telah berjuang mewujudkan koperasi di Indonesia. Tak lupa pihaknya juga memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua stakeholder atas kerja sama dalam pemberdayaan koperasi di Tabanan.

Ketua Panitia kegiatan I Nyoman Natia menyampaikan, tujuan peringatan Hari Koperasi ke-71 ini antara lain sebagai momentum yang tepat untuk mengenang nilai luhur pemikiran pendiri koperasi, memberikan motivasi bagi penerus gerakan koperasi serta menggugah perhatian semua pihak untuk bersama-sama mendukung keberadaan Koperasi Indonesia.Sampai dengan 30 Juni 2018, di Tabanan terdapat 564 Koperasi yang terdiri dari 457 koperasi aktif dan 107 koperasi tidak aktif. Pihaknya juga menyampaikan laporan kegiatan dalam menyambut Harkop di Kabupaten Tabanan antara lain sosialisasi, pelatihan, rakerda, persembahyangan,jalan santai dan kegiatan lainnya.

Perwakilan Dekopinwil Provinsi Bali, Muliarsa Mandala, memberikan ucapan terimakasihnya kepada Pemkab Tabanan yang telah memfasilitasi acara peringatan Hari Koperasi di Tabanan sehingga berjalan lancar.

Dalam acara tersebut juga dilakukan pemberian penghargaan kepada koperasi terbaik tahun 2018 tingkat kabupaten Tabanan tahun 2018, serta pemberian bingkisan kepada 10 orang KK miskin. Koperasi Terbaik kategori KSP/USP diraih oleh Koperasi Werdhi Sedana Asih, kategori fungsional diraih KPN Merta Sedana Guru, sedangkan kategori Konsumen diraih oleh Primer Koperasi Kartika Dwi Tunggal.

Tags:

Keterangan Gambar:

HARI KOPERASI - Peringatan Hari Koperasi dipusatkan di Gedung Pertemuan KUD Penebel, Tabanan, Selasa (17/7).

Komang Arta Jingga

BALI TRIBUNE - Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menghadiri Upacara Pembukaan Pelatihan Calon Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Kabupaten Klungkung tahun 2018 bertempat di Lapangan Puputan Klungkung pada Selasa (17/7).

Ketua panitia pelaksana HUT Proklamasi Republik Indonesia Kabupaten Klungkung tahun 2018 Ida Bagus Anom Adnyana, dalam laporannya menyampaikan, upacara pembukaan Pelatihan Calon Anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Kabupaten Klungkung, memiliki tujuan, yakni mencari bibit calon anggota pasukan pengibar bendera yang akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2018, selain itu juga bertujuan untuk mencari bibit pengibar bendera di tingkat Kabupaten maupun ke tingkat nasional. Adapun calon paskibra yang akan dilatih berjumlah 70 orang, terdiri dari 35 orang laki-laki, 35 orang perempuan.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta selaku pembina Upacara Pelatihan Paskibra tahun 2018 Kabupaten Klungkung dalam sambutannya meminta Kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung yang pada tahun ini menjadi leading sector untuk kegiatan paskibra tahun ini diharapkan tetap melakukan koordinasi kepada pihak Bagian Pemerintahan yang menjadi leading sektor pada kegiatan Paskibra tahun-tahun sebelumnya. Dan Kepada calon Paskibra, Bupati Suwirta berpesan agar apa yang disampaikan oleh para pelatih dan pembina Paskibra dapat dilaksanakan dengan baik, dan tetap menjaga kekompakan. Diharapkan kepada para calon paskibra dapat menjadi anak bangsa yang mempunyai karakter yang kuat dan dapat menjadi contoh bagi generasi muda di Kabupaten Klungkung.

Pelatihan Paskibra resmi dimulai ketika Bupati Suwirta memakaikan topi secara simbolis kepada Calon Paskibra Kabupaten Klungkung yakni, Bagus Ari Armanda dari SMA Negeri 1 Nusa Penida dan Dewa Ayu Gita Noviana Sari SMA Negeri 1 Semarapura. Upacara Pembukaan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung I Gede Putu Winastra, pelatih dan pembina Paskibra Kabupaten Klungkung serta undangan terkait lainnya.

Tags:

Keterangan Gambar:

PASKIBRAKA - Pelantikan calon Paskibraka Klungkung oleh Bupati Suwirta.

Ketut Sugiana