

balitribune.co.id | Negara - Jelang diberoprasinya Mal Playanan Publik (MPP) Kabupaten Jembrana, Bupati Jembrana, I Putu Artha menandatangani komitmen penyelenggaraan MPP dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi (Menpan-RB) Tjahyo Kumolo di Aula Kantor Kemenpan RB Jakarta Selasa (10/3).
Penandatanganan komitmen wujud keseriusan proses pembangunan mal pelayanan publik di daerah yang sudah memulai pembangunan. Selain itu untuk memfasilitasi terjalinnya komunikasi, penyampaian informasi, diantara kabupaten/kota dalam proses pembangunan mal pelayanan publik. Selain Jembrana, ada 48 kabupaten/kota lainnya yang juga menyelenggarakan MPP di daerahnya.
Bupati Artha mengatakan penandatanganan dengan Menpan RB merupakan keseriusan Pemkab Jembrana untuk mewujudkan penyelenggaraan Mal pelayanan publik . Dengan MPP nanti nantinya pelayanan baik instansi di internal maupun instansi luar vertikal lainnya akan terpusat. MMP menurutnya merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.
“Mal Pelayanan Publik merupakan langkah strategis sebagai bentuk perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Acara hari ini wujud komitmen proses pelayanan , termasuk penganggarannya MPP kedepan , “ papar Artha. Menurut Artha, banyak keuntungan adanya MPP salah satunya pelayanan menjadi lebih efisien. MPP di Jembrana akan mulai beroperasi tahun 2021 mendatang.
“Dari sisi pengurusan , bisa lebih cepat , termasuk memangkas alur permohonan . Masyarakat juga dipermudah karena pelayanan tersentral,” terangnya. Sementara Menpan RB Tjahyo Kumolo mengatakan hingga tahun ini telah hadir 24 MPP di Indonesia. Pihaknya mengapresiasi komitmen dari pemerintah daerah serta senantiasa mendukung upaya-upaya percepatan pembangunan mal pelayanan publik.
“Kehadiran MPP diharapkan mampu menjawab kemudahan berusaha serta untuk peningkatan investasi. Dengan bergabungnya berbagai unit pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan, seperti DPM-PTSP, Badan Pertanahan Nasional, BPJS Ketenagakerjaan, PT PLN, dan dinas-dinas teknis terkait lainnya, proses penerbitan izin usaha akan semakin mudah, “ kata Tjahyo Kumolo.
Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Jembrana, I Komang Suparta mengatakan kesiapan MPP yang berlokasi di Jalan Udayana, Baler Bale Agung- Negara terus dimatangkan. “Untuk fisik , tahun ini masuk tahap II meliputi pengurugan halaman , pagar dan bangunan padmasana. fisik gedung sudah dibangun pada tahap I tahun lalu,” tandasnya.
balitribune.co.id | Tabanan – Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kinerja pengeelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk mengurangi ketergantungan keuangan pusat dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah serta mendukung penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah menuju Tabanan Serasi, Pemkab Tabanan gelar Sosialisasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Rabu (11/3).
Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Kesenian I Ketut Maria, Tabanan tersebut dibuka oleh Bupati Tabanan yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan I Gede Susila. Turut hadir unsur Forkopimda Tabanan, Asisten I dan II Sekretariat beserta jajaran OPD di lingkungan Pemkab Tabanan, serta diikuti oleh para Perbekel se-Kabupaten Tabanan.
Bupati Tabanan dalam sambutannya yang dibaca oleh Sekda I Gede Susila mengatakan, bahwa PAD Kabupaten Tabanan merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang merupakan jati diri bahkan harga diri Kabupaten Tabanan.
“Sehubungan dengan hal tersebut, selaku Pimpinan Daerah Saya memberikan perhatian sangat serius terhadap upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan,” ucapnya.
Melalui kesempatan ini, Ia memerinthkan kepada seluruh jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan untuk mengambil langkah-langkah konkrit dalam upaya meningkatkan dan mengoptimalkan seluruh potensi PAD Kabupaten Tabanan.
Ditegaskannya lagi bahwa kegiatan ini adalah langkah awal dalam rangka melakukan optimalisasi PAD di Kabupaten Tabanan melalui akselerasi dan inovasi-inovasi peningkatan PAD. Diantaranya, melakukan penyesuaian produk hukum, pengembangan sistem informasi PBB, layanan secara online dan lain-lain.
Disamping itu, pihaknya juga berharap langkah sinergitas seluruh jajaran bahkan sampai jajaran Pemerintah Desa. Karena hal itu dipandang sangat perlu, guna menggali informasi dan sumber-sumber potensi baru yang selama ini masih ada yang belum terdata dan ditetapkan sebagai wajib pajak Daerah maupun retribusi Daerah.
Disi lain, pihaknya juga berharap agar warga Tabanan menjadi warga yang semakin sadar akan hak dan kewajibannya. Sehingga membayar pajak bukan menjadi momok yang membebani apalagi menakutkan, melainkan justru menjadi sebuah kebanggaan sebagai warga negara yang baik karena taat membayar pajak.
“Kedepannya semoga taat membayar pajak menjadi sebuah trend budaya , yaitu malu kalau tidak taat bayar pajak,” tambah pihaknya.
Sementara, Kepala Bapelitbang Tabanan IB. Wiratmaja yang pada kesempatannya tersebut mendapat kehormatan untuk memaparkan sosialisasi tersebut, mengatakan, dalam mewujudkan hal ini diakuinya Bupati Tabanan telah membentuk tim, yakni tim Optimalisasi PAD. “Namanya optimalisasi, berarti kita harus membuat atau membangun tiang-tiang strategi kebijakan agar PAD itu optimal,” jelasnya.
Ia menambahkan, hal ini tidak akan terwujud apabila tidak melakukan apa yang diintruksikan oleh pimpinan, yakni taat membayar pajak. Dengan masyarakat taat membayar pajak dan mentaati segala sesuatu yang berhubungan dengan PAD Kabupaten Tabanan, maka Tabanan akan bisa lebih mandiri.